Target Selesai 10 Tahun, Anggaran Pembangunan Infrastruktur DKI Rp 571 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pihaknya ditargetkan menyelesaikan pembangunan infrasfruktur Ibu Kota terkait transportasi, pemukiman, penyediaan air bersih, dan pengelolaan limbah selama 10 tahun.

Hal tersebut, kata Anies, merupakan keputusan yang ditetapkan melalui Rapat Kabinet Kerja bulan lalu, terkait pembangunan infrastruktur Ibu Kota. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 571 triliun.

"Kesimpulan dalam sidang kabinet waktu itu adalah Pemprov DKI diberikan tugas dan tugas ini harus dilakukan selama 10 tahun, dan pembangunannya tidak dilakukan bertahap 30-40 tahun, tapi dikebut semua dalam waktu 10 tahun sehingga bisa tuntas," kata Anies usai rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/3/2019)

"Karena mau dikebut, maka dananya harus dikejar. Proyeksi sementara akan diperlukan lebih dari Rp 571 triliun," tambah Anies.

Ia menyatakan, melalui rapat bersama Wapres, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tadi, telah diketahui sumber pendanaan untuk melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

Nantinya anggaran pembangunan infrastruktur Jakarta diperoleh dari pinjaman, investasi, dan kemitraan dengan swasta.

Menurut Anies, nantinya skema pendanaan pembangunan infrastruktur Jakarta di keempat sektor tersebut berkaca pada model pendanaan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

"Salah satu contoh yang digunakan adalah MRT. MRT adalah contoh dimana untuk pembangunannya kita mendapatkan pinjaman dari Jepang kemudian pinjaman itu displit (dipisah), kami membayar 51 persen, kemudian pemerintah pusat membayar 49 persen," papar Anies.

"Itu salah satu contoh. Tapi tidak semua menggunakan mekanisme yang sama," lanjut dia.