Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pemilu 2019, Ini Seruan Moral KWI bagi Umat Katolik

Kompas.com - 01/03/2019, 17:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan seruan moral bagi umat Katolik di Indonesia terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua Komisi Kerasulan Awam KWI Mgr Vincentius Sensi Potokota menjelaskan, salah satu poin seruan ditujukan bagi umat Katolik, baik sebagai pemilih, penyelenggara dan pengawas, maupun sebagai kandidat.

"Sebagai pemilih, kita harus mempunyai informasi yang cukup terkait kandidat yang akan dipilih dan partai politiknya. Kedua, mengetahui hal-hal teknis seputar pemilu, meluangkan waktu ke TPS untuk memberikan suara, mencoblos kartu suara secara benar, dan turut serta mengawasi penghitungan suara," ujar Vincentius dalam siaran pers yang diterima, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Bertemu, Ini yang Dibahas Presiden Jokowi dan Pengurus KWI

Ketiga, umat Katolik diharapkan menolak politik uang dengan tidak menerima uang atau barang apa pun yang diberikan dengan maksud supaya mereka memilih kandidat tersebut.

Kempat, diharapkan memilih kandidat yang beriman dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, memilih kandidat yang berani menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi.

Keenam, memilih kandidat yang dapat memperjuangkan kepentingan umum dan tidak memolitisasi agama dan suku. Ketujuh, memilih berdasarkan suara hati dan bukan karena adanya tekanan dan pesanan tertentu.

Baca juga: PGI dan KWI Harap Pemerintah Serius Cegah Tumbuhnya Ideologi Terorisme

Terakhir, peka dan peduli dengan sesama pemilih, khususnya yang mengalami disabilitas atau keterbatasan lain.

Vincentius melanjutkan, umat Katolik yang bertugas sebagai penyelenggara serta pengawas pemilu juga diserukan agar pertama, memahami dan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Pemilu serta aturan yang berlaku.

"Kedua, bekerja secara profesional. Ketiga, melayani masyarakat kandidat dan partai politik secara baik. Keempat, memberikan informasi yang cukup dan akurat kepada masyarakat terkait pemilu," papar Vinventius.

Baca juga: Catatan KWI untuk RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Terakhir, umat Katolik sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu juga diserukan supaya menegakkan kode etik penyelenggara pemilu secara konsisten.

Adapun kepada kandidat yang beragama Katolik, KWI menyerukan pertama, agar berkampanye bersih tanpa mengumbar kebencian dan menyebarkan berita bohong. Kedua, mempunyai komitmen memperjuangkan kepentingan umum dan Gereja Katolik.

Ketiga, mempunyai wawasan ke-Indonesia-an yang memadai dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang saat ini masih ada. Kempat, setia terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga: KWI Lapor Jokowi soal Acara Pemuda Katolik se-Asia Belajar Toleransi

"Terakhir, bersih dari cacat hukum dan moral," ujar Vincentius.

Mewujudkan kesejahteraan bersama

Vincentius melanjutkan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan umat Katolik Tanah Air. Umat Katolik diharapkan ikut menciptakan suasana damai, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah pemilu berlangsung, dengan tidak terprovokasi oleh berbagai jenis ajakan, ajaran, dan tawaran yang mengarah pada munculnya konflik, perpecahan, dan kekerasan di masyarakat.

"Umat harus bersikap aktif membangun komunikasi dan kerja sama dengan kelompok serta umat beragama lain karena pesta demokrasi ini menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat," ujar Vincentius.

Baca juga: Din Syamsuddin Kunjungi Kantor KWI

KWI meyakini bahwa politik itu pada dasarnya baik karena sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (bonum commune).

Politik dalam dirinya sendiri itu mengandung nilai-nilai luhur, misal pelayanan, pengabdian, pengorbanan, keadilan, kejujuran, ketulusan, solidaritas, kebebasan, dan tanggung jawab.

Oleh sebab itu, dunia politik harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas, loyalitas, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam mengemban jabatan serta menggunakan kekuasaan.

"Pemilu ini harus dilaksanakan dalam batas-batas moral sehingga kehidupan bersama yang lebih baik akan menjadi kenyataan," ujar Vincentius.

Kompas TV Umat Katolik di Jakarta, memanjatkan doa bagi korban bencana tsunami di Selat Sunda, dalam pelaksanaan misa Natal tahun ini. Keuskupan Agung Jakarta juga mengajak umatKatolikuntuk membantu meringankan beban warga yang kekurangan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com