Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Anggap Kasus Ratna Sarumpaet Justru Akan Dipolitisasi jika Tak Terungkap

Kompas.com - 01/03/2019, 12:05 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengkritisi pernyataan terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet yang menyebut penangkapannya dipolitisasi.

Menurut Ace, kebohongan soal pemukulan Ratna justru akan dipolitisasi jika tidak diungkap oleh polisi.

"Justru, menurut saya, kalau kasus ini tidak terungkap oleh proses hukum, pasti akan terjadi politisasi terhadap kekerasan dan itu berbahaya sekali bagi demokrasi kita menjelang Pilpres," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Aku Merasa Semua Ini Politisasi, Penangkapan Saya Politisasi..

Jika kebohongan soal Ratna dipukuli tak terungkap, Ace yakin kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menyebut pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang dzalim.

Dia yakin isu tersebut akan menjadikan Jokowi sebagai bulan-bulanan kubu Prabowo-Sandiaga.

"Politisasi kekerasan atas Ratna itu dilakukan dengan sangat jelas. Misalnya, konferensi pers bersama beberapa pendukung, Prabowo juga mengatakan bahwa ini kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara. Jadi, menurut saya, yang melakukan politisasi adalah mereka," kata dia.

Dia berpendapat penangkapan Ratna merupakan proses hukum yang harus dijalani.

Baca juga: Hakim Sidang Ratna Sarumpaet: Pengadilan Tak Ikut-ikutan Masalah Politik

Menurut dia, itu bukan upaya politisasi pemerintah. Proses hukum ini diharapkan bisa membuat Ratna jera dan memberi pelajaran bagi masyarakat.

"Justru inilah saat yang paling tepat buat kita semua untuk menyelesaikan persoalan hoaks, persoalan ujaran kebencian, persoalan berita bohong. Itu diselesaikan oleh mekanisme hukum," ujar Ace.

Kemarin, Ratna baru saja menghadapi sidang perdananya. Setelah sidang, Ratna mengaku banyak berselisih dengan fakta-fakta yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Baca juga: Ratna Sarumpaet Kirim Pesan 5 Kali ke Rocky Gerung, Ini Isinya...

"Iya sudah (selesai persidangan), ya mengerti tapi banyak yang saya berselisih pendapat dengan faktanya (dari Jaksa Penuntut Umum) ya, tapi itu nanti akan dipersoalkan di persidangan," kata Ratna sebelum memasuki Rutan Polda Metro Jaya, Kamis siang.

Ratna mengatakan banyak politisasi dalam penanganan kasusnya saat ini. 

"Aku merasa ini semua politisasi, penangkapan saya politisasi," ujar Ratna. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com