Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Bebaskan Bea Masuk Impor Kurma dan Minyak Zaitun dari Palestina

Kompas.com - 28/02/2019, 16:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia meniadakan bea masuk untuk dua komoditas impor dari Palestina yakni kurma dan minyak zaitun.

Kesepakatan itu disahkan dalam pertemuan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir, dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Enggar mengatakan, kebijakan pembebasan bea masuk bagi kurma dan minyak zaitun dari Palestina merupakan wujud riil dari dukungan politik Indonesia selama ini kepada negara tersebut.

Baca juga: PM dan Menteri Palestina Resmi Ajukan Pengunduran Diri ke Presiden Abbas

Enggar menyatakan biasanya kebijakan semacam ini diambil dengan studi kelayakan terlebih dahulu. Namun mengingat pentingnya dukungan kepada Palestina, Pemerintah Indonesia meniadakan studi kelayakan untuk pembebasan bea masuk dua komoditas tersebut dari Palestina.

Enggar menambahkan nantinya akan ada komoditas lain dari Palestina yang bebas bea masuk ke Indonesia namun akan didata terlebih dahulu.

"Jadi itu komitmen dukungan politik karena kebijakan politik luar negeri ada di Kementerian Luar Negeri, secara keseluruhan Presiden dan juga dengan Pak Wakil Presiden menggariskan dan juga memberikan dukungan juga kepada bidang ekonomi," ujar Enggar usai pertemuan.

"Dengan demikian secara efektif sudah berlaku ketentuan bea masuk 0 persen itu dengan tata caranya. Insya Allah dalam bulan Ramadhan ini kita sudah menikmati kurma dari Palestina," lanjut politisi Nasdem itu.

Baca juga: Raja Saudi Tegaskan Dukung Negara Palestina Merdeka

Hal senada disampaikan Fachir. Ia mengatakan dukungan kepada Palestina mencakup semua aspek, termasuk ekonomi.

Fachir mengatakan, di berbagai forum resmi internasional, Indonesia selalu konsisten menyatakan dukungan secara politik untuk kemerdekaan Palestina.

"Dukungan kita mencakup semua aspek, ekonomi, politik people to people. Kalau politik dari berbagai forum sering. Di bidang ekonomi seperti ini dan capacity building juga diberikan ke Palestina. Dan sekarang adalah salah satu puncak juga di bidang ekonomi," ujar Fachir.

"Mudah-mudahan justru dengan apa yang kita lakukan hari ini lebih banyak interaksi para pelaku bisnis (Indonesia dengan Palestina) dan Insya Allah tidak hanya minyak zaitun dan kurma saja, tapi komoditas lain dan harapannya lebih banyak lagi," lanjut Fachir.

Kompas TV Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, hadiri pertemuan dewan keamanan PBB, untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina. Di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB, Menlu, Retno Marsudi menegaskan bahwa hak alami dan hukum Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com