Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Imbau Pendukung Jokowi-Ma'ruf Tak Ikut Sebarkan Kampanye Hitam

Kompas.com - 26/02/2019, 20:37 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mengimbau semua pihak, terutama para pendukung dan relawan, untuk tetap santun dalam berpolitik.

TKN meminta para pendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 tidak menebar kebencian dan kampanye hitam.

"Tidak perlu menjelek-jelekkan yang lain karena kampanye hitam kan dilarang," kata Juru Bicara TKN Lena Maryana Mukti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Moeldoko: Enggak Mungkin Emak-emak Melakukan Itu kalau Tidak Ada Perintah

Hal itu disampaikannya menyoal kasus kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu anggota Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) di karawang, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Dalam video yang tersebar luas di dunia maya, ibu-ibu itu mendatangi rumah-rumah warga dan menyampaikan bahwa jika Jokowi kembali terpilih maka tidak akan ada lagi adzan di masjid-masjid, perempuan tidak boleh lagi pakai kerudung, dan perkawinan sesama jenis akan dilegalkan.

Lena menjelaskan, dalam setiap kampanye seharusnya rekam jejak dan programlah yang harus dititikberatkan.

Baca juga: Fadli Zon Akui Jadi Penasihat Relawan Pepes

Lena berharap kasus itu murni akibat ketidaktahuan dan tidak ada kaitannya dengan politik. Sebab dalam kampanye, terutama door to door, yang dikedepankan haruslah kelebihan, rekam jejak, dan program pasangan calon, bukan saling menyebarkan kejelakan para kandidat.

"Kami juga mengingatkan secara internal di TKN, ketika kampanye tidak perlu menjelek-jelekkan lawan, tetapi sampaikan program-program yang diusung oleh pasangan calon yang kita dukung," kata dia.

Baca juga: TKN: Ibu-ibu di Video Jika Jokowi Menang Tak Ada Azan adalah Korban

 

Menurut Lena, tim kampanye tidak perlu melakukan pembodohan dan pembohongan kepada masyarakat dengan tujuan sekadar ingin menang. Hal ini sesuai pesan dari Jokowi.

"Pak Jokowi selalu mengatakan, ketika kalian kampanye yang diadu adalah program, rekam jejak, dan integritasnya. Bukan menjelek-jelekkan pihak lawan," ujarnya.

Video ibu-ibu yang menyebut jika Jokowi terpilih kembali, tidak akan ada azan sempat viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah akun Instagram indozone.id.

Baca juga: Tiga Wanita Terkait Video Jika Jokowi Terpilih, Tak Ada Lagi Azan Dijerat UU ITE

Dalam video tersebut tampak dua perempuan tengah berbicara kepada salah seorang penghuni rumah dalam bahasa Sunda. Diduga hal itu untuk memengaruhi warga agar tidak memilih Jokowi pada pilpres mendatang.

"Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (Tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang memakai kerudung. Perempuan sama perempuan boleh menikah, laki-laki sama laki-laki boleh menikah)," kata perempuan dalam video tersebut.

Tiga perempuan tersebut kini telah dinyatakan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Ketiga perempuan asal Karawang yang diketahui berinisial ES, IP dan CW ini diamankan sejak Minggu (24/2/2019).

Kompas TV TKN Jokowi-Ma'ruf melaporkan kasus dugaan informasi bohong atau hoaks oleh tiga perempuan dalam video yang viral di media sosial. Sementara itu BPN Prabowo-Sandi menyatakan tidak berada di balik video tiga perempuan yang menyebarkan hoaks itu. TKN Jokowi-Ma'ruf yang diwakili oleh direktur hukum dan advokasi Ade Irfan pulungan melaporkan tiga perempuan yang diduga menyebar hoaks terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf ke Polda Jawa Barat. TKN Jokowi-Ma'ruf mengapresiasi tindakan polisi yang telah menangkap tiga perempuan yang video dugaan hoaksnya viral di media sosial.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com