Ide Prabowo Pisahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tak Jamin Tuntaskan Masalah SDA

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator desk politik Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Khalisah Khalid menilai rencana calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengenai pemisahan kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup merupakan ide yang menarik.

Namun demikian, Khalisah menegaskan rencana Prabowo tidak akan otomatis menjadi solusi penyelesaian berbagai persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) yang sudah sengkarut.

"Kelembagaan memang menjadi salah satu hal yang substansial. Menarik idenya, tapi kemudian ide yang ditawarkan Prabowo tidak ia elaborasi lebih jauh," ujar Khalisah ketika dihubungi via telepon, Senin (19/2/2019).

Baca juga: Prabowo Ingin Pisahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup

Dia menjelaskan, sebenarnya rencana pemisahan yang disampaikan Prabowo tersebut menjadi tidak berguna jika pemerintahanya masih memperbolehkan korporasi mengekspolitasi SDA.

"Jika tidak ada perubahan paradigma ekonomi yang tetap eksploitatif dan menjadikan SDA sebagai tulang punggung ekonomi dan juga soal kebijakan Undang-Undang SDA yang sarat dengan ego sektoral ya sama saja," papar Khalisah.

Rencana Prabowo

Sebelumnya, saat debat, Prabowo menyatakan ingin memisahkan antara kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup.

Prabowo menilai, dua bidang tersebut memiliki fungsi yang berbeda, sehingga tidak dapat disatukan seperti sekarang.

"Saya akan pisahkan. Menteri kehutanan kok dijadikan satu dengan lingkungan hidup?" ujar Prabowo dalam debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menurut Prabowo, kementerian bidang lingkungan hidup seharusnya mengawasi kementerian kehutanan.

Dengan demikian, pengawasan terkait pelanggaran izin di bidang kehutanan dapat diawasi dengan ketat.

Prabowo mengatakan, selama puluhan tahun banyak pengusaha dan korporasi melanggar aturan dan melakukan perusakan lingkungan.

Hal itu karena banyak pejabat negara yang kongkalikong dengan pejabat pemerintah daerah.

"Apabila saya diberi mandat memimpin, saya akan menegakkan hukum, _law enforcement_ harus lebih tegas terhadap perusahan yang tidak melaksanakan ketentuan," kata Prabowo.