Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Kalau Merasa Tol Mahal, Lewat Jalan Biasa

Kompas.com - 12/02/2019, 20:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perusahaan logistik dan masyarakat tidak dirugikan dengan berbayarnya tol Trans Jawa saat ini. Menurut Kalla, tol Trans Jawa merupakan alternatif baru bagi masyarakat sehingga sifatnya pilihan.

Jika dirasa bertarif mahal, masyarakat bisa menggunakan jalan nontol. 

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi penurunan jumlah kendaraan pribadi dan logistik yang melintasi jalan bebas hambatan tersebut.

"Saya pikir (mereka) tidak merasa dirugikan, karena seluruh sistem jalan tol itu ada alternatifnya. Kalau Anda merasa mahal, ya lewat jalan biasa. Pantura kan tidak ditutup kan, tetap jalan, tetapi kalau merasa mahal ya kembali ke jalan biasa," ujar Kala di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Empat Tahun, 782 Kilometer Jalan Tol Terbangun

Kalla mengakui, tarif tol Trans Jawa bagi pengguna kendaraan pribadi bisa dirasa berat. Namun, bagi kendaraan umum seperti bus, harga yang ditetapkan masih bisa dirasa mudah sebab dibebankan ke penumpang.

Ia pun menilai besaran tarif tol Trans Jawa saat ini sudah sebanding dengan nilai investasinya.

"Tergantung mau pilih yang mana. Mau pilih murah atau mau pilih cepat? Semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya kan mungkin 8 jam bisa sampai Surabaya, tapi kalau mau pakai jalan biasa mungkin butuh 12 jam," lanjut dia.

Diberitakan, setelah sebulan dibuka gratis, tujuh ruas Tol Trans-Jawa yang baru diresmikan pada 20 Desember 2018 akhirnya dioperasikan bertarif.

Namun, pengenaan tarif ini membuat jumlah kendaraan yang melintasi jalan bebas hambatan tersebut menurun.

Direktur Operasi II PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur mengatakan, penurunan terjadi tak hanya di jumlah kendaraan golongan I atau kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan logistik.

Baca juga: Sejak Bertarif, Jumlah Pengguna Tol Trans-Jawa Turun

"Golongan I turun hampir sekitar 2 persen, kemudian non-golongan I turun 4,7 persen. Itu wajar karena tadinya gratis," kata Subakti di kantornya, Senin (11/2/2019).

Soal tarif yang dinilai terlalu mahal, menurut dia, tarif yang berlaku saat ini jauh lebih murah dibandingkan dengan tarif yang diusulkan, seperti tarif Tol Semarang-Batang.

"Berdasarkan investasinya, (usulan tarif) Rp 1.500 per kilometer. Kami tetapkan Rp 1.000 per kilometer. Itu golongan I, ya. Itu artinya pemakai jalan sudah diuntungkan," ungkapnya.

Kompas TV Penyesuaian tarif 15 ruas jalan tol yang dikelola oleh Jasamarga akan dilakukan tahun ini. Inflasi dan perjanjian pengusahaan jalan tol menjadi dasar penyesuaian tarif. Terdekat, penyesuaian tarif Tol Sedyatmo akan diberlakukan 14 Februari pekan ini. Tarif kendaraan golongan 1 dan 2 naik, sedangkan tarif tetap bagi golongan 3, dan tarif turun untuk golongan 4. Beberapa ruas tol lainnya yang juga akan dikenakan penyesuaian tarifadalah Tol Bali Mandara dan Cikampek-Palimanan. Penyesuaian berlaku bagi tol yang beroperasi sebelum tahun 2015 dan terakhir mengalami penyesuaian tarif pada 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com