Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kearifan Lokal Dapat Tangkal Radikalisme

Kompas.com - 08/02/2019, 16:36 WIB
Sabrina Asril

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat di setiap desa dapat menjadi penangkal radikalisme.

"Oleh sebab itu membangun ketahanan dari desa sangat diperlukan, apalagi saat ini kemajuan teknologi yang begitu pesat membuat beragam informasi dari yang baik hingga yang buruk sangat mudah untuk diakses," kata saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/2/2019) seperti dikutip dari Antara.

Hal itu juga membuat interaksi sesama warga di desa melemah sehingga perpecahan di desa gampang terjadi, apalagi ditambah dengan rendahnya kepedulian terhadap sesamanya.

"Saat ini yang kita butuhkan adalah menghidupkan kembali ruang-ruang untuk berkumpul tersebut, agar mereka saling mengenal dan tidak ada kecurigaan satu sama lain," ujar Yenny.

Baca juga: Desa-desa Damai yang Merawat Toleransi Indonesia...

Pembangunan kohesi sosial dan penanaman toleransi secara perdamaian kini mulai dirintis secara sistematis lewat pembentukan desa/kelurahan damai.

Wahid Foundation bekerja sama dengan UN Women pun membuat program "Desa Damai" yang sedang diterapkan di sembilan desa di Indonesia.

Melalui desa/kelurahan damai, anggota masyarakat berkomitmen untuk melindungi dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di dalam komunitas mereka.

Untuk itu, disusun pula sembilan indikator yang menunjukkan ciri desa/kelurahan damai yang telah ditetapkan melalui proses dialog dan konsultasi bersama elemen, perempuan, masyarakat, dan perangkat desa.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Kemenristek Rilis Peraturan Menteri Ini

Sembilan indikator ini meliputi adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian, adanya pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender, serta adanya praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga.

Selain itu, ada penguatan nilai dan norma kearifan lokal, adanya sistem deteksi dini pencegahan intoleransi, dan adanya sistem penanganan cepat, penanggulangan pemulihan kekerasan.

Indikator lainnya adalah adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat, adanya pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan desa kelurahan damai dan adanya ruang sosial bersama antar warga masyarakat.

"Kesembilan indikator tersebut saling berkaitan dan tentu pelaksanaannya membutuhkan waktu, proses, dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat," tandas Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com