Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag: Semua Agama Melarang Umatnya Korupsi

Kompas.com - 07/02/2019, 17:44 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, semua agama yang ada di Indonesia memiliki pemahaman yang sama mengenai anti korupsi.

Menurutnya, tidak ada agama yang memperbolehkan seorang individu melakukan korupsi.

"Ajaran agama apapun tegas menyatakan bahwa perbuatan korupsi itu tidak boleh. Semua agama menyatakan hal yang sama," ujar Lukman di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Baca juga: Menag Sebut Peran Perempuan di Keluarga dan Pendidikan Bisa Cegah Perilaku Koruptif

Baginya, semua agama mendidik umatnya untuk tidak melalukan korupsi. Korupsi dinilai musuh karena merupakan bentuk keserakahan.

Korupsi, lanjut Lukman, merupakan keinginan yang bertentangan dengan norma dan ajaran agama.

"Itu musuh besar kita. Bahwa orang melakukan korupsi karena kurang mengendalikan hawa nafsunya dan ada rasa selalu kurang," ucapnya kemudian.

Baca juga: Menag Imbau Generasi Milenial Pahami Moderasi Agama

Untuk itulah, Lukman kembali meluncurkan program Kemenag, yaitu program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang diyakini mampu mencegah perilaku koruptif.

SPAK tersebut terdiri dari 140 peserta perempuan asal 72 perguruan tinggi keagamaan di seluruh Indonesia. Peran perempuan dalam keluarga dan pendidikan dinilai sangat penting dalam pencegahan korupsi.

"Kita dituntut untuk mencegah dan basisnya adalah keluarga. Kita juga kembangkan di perguruan tinggi keagamaan negeri di seluruh Indonesia karena perempuan berperan penting mengedukasi pencegahan korupsi di institusi pendidikan," kata Lukman.

Kompas TV Komisi VIII DPR RI bersama dengan Kementerian Agama RI, telah menentukan besaran biaya haji yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah haji tahun 2019. Pemerintah sepakat untuk tidak mengubah biaya haji.<br /> Menteri Agama menjelaskan bahwa panja berhasil melakukan optimalisasi dana, serta efisiensi dari beberapa faktor sehingga mencegah terjadinya kenaikan biaya haji dibanding tahun lalu. Dengan biaya yang sama seperti tahun lalu, komisi VIII memastikan, layanan haji akan semakin meningkat dan berkualitas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com