Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Makan Malam dengan Kalla, Jokowi Bahas Penyelesaian Dampak Bencana

Kompas.com - 01/02/2019, 17:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

NGAWI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan topik yang ia bahas saat santap malam bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (31/12/2019).

"Oh iya iya, memang (berbincang) agak lama. Membahas evaluasi penanganan bencana di NTB, Palu, Banten, Lampung," ujar Jokowi ketika dijumpai di Benteng Van Den Bosch, Ngawi, Jawa Timur, Kamis (1/2/2019).

Penanganan bencana di Lombok, NTB misalnya. Berdasarkan diskusi dengan Kalla, Februari 2019 ini, masyarakat terdampak bencana sudah harus memiliki tempat tinggal lagi.

Baca juga: 5 Fakta Baru Bencana di Gowa, Anjing Pelacak Kelelahan hingga Berjalan Kaki Tembus Lokasi Terisolir

Berdasarkan laporan yang ia terima, saat ini, seluruh anggaran untuk masyarakat terdampak bencana sudah dicairkan. Hanya saja, belum 100 persen dana tersebut diterima warga atas alasan prosedural.

"Tinggal memperbaiki prosedur-prosedur di pemerintah daerah agar (dana) cepat sampai kepada yang ingin membangun rumahnya. Tapi tidak banyak kok," lanjut Jokowi.

Apabila penanganan dampak bencana di NTB telah rampung 100 persen, Presiden meminta kementerian/ lembaga terkait untuk fokus ke penyelesaian dampak bencana di Sulawesi Selatan.

"Di Palu misalnya, hunian sementara kan belum selesai semuanya. Banyak yang masih di tenda-tenda. Paling tidak, di bulan ini kita sudah mulai bangun hunian tetapnya di tempat relokasi," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com