Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Telusuri Pelaku Dugaan 2 Kampanye Hitam

Kompas.com - 26/01/2019, 12:48 WIB
Christoforus Ristianto,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya tengah mencari tahu pelaku penyebaran dugaan politik hitam. 

Hal itu disampaikan menanggapi beredarnya Tabloid Indonesia Barokah yang dinilai merugikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, serta selebaran bertuliskan, "Say No!! Jokowi-Ma'ruf Amin".

"Untuk melanjutkan proses hukum, kita harus temukan dulu siapa pelakunya. Penegakan hukum pemilu itu harus ada bukti materilnya," ujar Fritz dalam diskusi bertajuk "Hantu Kampanye Hitam" di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019).

Baca juga: Menag Minta Tabloid Indonesia Barokah Tak Disebar di Tempat Ibadah

Fritz mengatakan, temuan tersebut menjadi tugas bersama penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk mengawas dugaan kampanye hitam.

"Kami terus melakukan patroli agar peristiwa ini tidak berulang kembali. Namun, kita semua harus menyebarkan kabar positif juga agar kampanye hitam tidak masif," ujarnya. 

Anggota Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman mengatakan, pihaknya sudah melaporkan peredaran Tabloid Indonesia Barokah ke Bawaslu dan Dewan Pers.

Baca juga: Di Madiun, Tabloid Indonesia Barokah Sudah Tersebar 15 Kecamatan

Dia meminta kedua lembaga tersebut bekerja cepat agar tidak berlarut-larut.

"Kasus ini, kan, di luar kekuasaan kami. BPN hanya bisa melapor dan menunggu, jadi jangan berlarut-larut, nanti pelakunya enggak tertangkap," ujar Habiburokhman.

Dia menyebut tabloid itu sudah tersebar merata di banyak kabupaten di Indonesia. Menurut dia, banyak kode etik jurnalistik yang dilanggar Tabloid Indonesia Barokah. 

"Ini banyak sekali pelanggaranya di kaidah jurnalistik, ini tidak independen, tidak berimbang, tidak ada alamat percetakan dan penerbitnya," katanya.  

Baca juga: Yenny Wahid Tak Permasalahkan Indonesia Barokah Selama Tak Langgar Kaidah Jurnalistik

Sementara itu, anggota bidang hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ruhut Sitompul mengatakan, Tabloid Indonesia Barokah memiliki isi yang bertujuan menyampaikan fakta.

"Fakta yang disampaikan tabloid itu meluruskan. Siapa pun yang ingin menyampaikan fakta, the show must go on," ucap Ruhut.

Jika ada pihak yang tersinggung, TKN maupun BPN berhak melaporkan Tabloid Indonesia Barokah dan selebaran bertuliskan "Say No!! Jokowi-Ma'ruf Amin".

Baca juga: 1.033 Tabloid Indonesia Barokah Sudah Tersebar di 10 Kecamatan di Garut

"Ini negara hukum, biarkan Bawaslu yang bekerja. Kita juga punya polisi sebagai aparat penegak hukum. Kami dari TKN belum melaporkan ke pihak yang berwajib karena harus diketahui dulu siapa pelakunya," ujarnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com