8 Hoaks Versi Kominfo, soal Anak Hilang hingga Razia Buku PKI

KOMPAS.com - Kabar bohong atau hoaks kerap membuat resah masyarakat Indonesia, mulai dari isu peristiwa yang dipelintirkan faktanya, isu politik, hingga isu kesehatan.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merangkum dan mengklarifikasi mengenai kabar hoaks tersebut.

Berikut delapan hoaks yang dirangkum Kemenkominfo mulai 18-21 Januari 2019.

1. Anak Perempuan yang Dikabarkan Hilang

Pada 15 Januari 2019, beredar unggahan yang menampilkan seorang anak perempuan yang memakai kerudung dan baju berwarna merah muda yang diduga merupakan anak hilang.

Adapun unggahan ini diunggah di media sosial Facebook dan telah dibagikan sebanyak 154 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Berdasarkan penulusuran Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Kemenkominfo pada Jumat (18/1/2019), kabar ini termasuk hoaks.

Kapolsek Citeureup Bogor, Komisaris Polisi Darwan Hasan mengatakan bahwa informasi yang beredar ini tidak benar.

Baca juga: [HOAKS] Surat Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan PNS oleh BKN

2. Transaksi Tol untuk Bayar Utang ke China

Ada juga kabar yang beredar di Facebook yang menginformasikan bahwa transaksi non-tunai sengaja digunakan untuk membayar utang pembangunan infrastruktur ke China.

Selain itu, kabar ini juga disertai foto perbedaan infrastruktur saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Dalam foto dituliskan: "Baru mengerti KENAPA BAYAR TOL HARUS PAKAI KARTU ELEKTRONIK, rupanya TERKAIT HUTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE CHINA"

Mengetahui hal ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa unggahan tersebut termasuk kabar bohong atau hoaks.

Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna juga mengungkapkan bahwa foto dan caption yang dituliskan oleh pengunggah merupakan hoaks.

"Informasi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar dan dapat menyesatkan. Terlebih jika sistem pembayaran ini dikaitkan dengan hutang ke pengusaha Tiongkok," ujar Herry dalam keterangan tertulis pada Selasa (8/1/2019).

Herry juga mengatakan bahwa sistem transaksi non-tunai merupakan bagian dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang disepakati Bank Indonesia dengan Kementerian PUPR pada 31 Mei 2017.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Demonstrasi PT IMIP yang Dikaitkan TKA China

3. PKI Didiamkan

Salah satu pengguna Facebook lainnya juga mengunggah foto Azas Tigor Nainggolan yang diduga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).