Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INFOGRAFIK: Perjalanan Hukum Abu Bakar Ba'asyir...

Kompas.com - 24/01/2019, 19:57 WIB
Akbar Bhayu Tamtomo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Nama terpidana kasus terorisme, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, kembali ramai diperbincangkan masyarakat. Polemik mulai muncul saat ada wacana untuk membebaskan Ba'asyir yang masih menjalani hukuman.

Sedianya Abu Bakar Ba'asyir harus menjalani hukuman 15 tahun penjara. Hukuman ini sesuai vonis Mahkamah Agung dalam sidang kasasi pada Februari 2012.

Awalnya, penasihat hukum Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Ba'asyir akan bebas tanpa syarat. Presiden Jokowi sendiri mempertimbangkan untuk menerima pembebasan, selama memenuhi syarat.

Hingga saat ini, wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir batal dilakukan. Pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki di Sukoharjo, Jawa Tengah itu menolak syarat yang diajukan, karena merasa tak melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Tulisan lengkapnya dapat dilihat dalam: JEO - Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum.

Perjalanan hukum Abu Bakar Ba'asyir sudah terjadi sejak era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Saat itu, dia dituduh menentang pemerintah karena menolak asas tunggal Pancasila.

Bersama Abdullah Sungkar, Ba'asyir pun dikenal sebagai tokoh Islam yang melarikan diri ke Malaysia saat dikejar aparat hukum di era Soeharto.

Saat reformasi bergulir, Ba'asyir kembali ke Tanah Air. Namun, saat kasus terorisme terjadi, Ba'asyir kembali berurusan dengan hukum atas dugaan terlibat terorisme.

Seperti apa perjalanan hukum Abu Bakar Ba'asyir? Berikut infografiknya:

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Perjalanan Hukum Ba'asyir

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com