Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P: Orang yang Berpikir Biayai Si A Si B Itu Investor Politik

Kompas.com - 24/01/2019, 08:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut kemenangan Capres nomor urut 01 Joko Widodo di Pilkada DKI Jakarta pada 2012 bukan disebabkan sumbangan kampanye yang diberikan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Hashim yang mengungkapkan bahwa ia yang membiayai kampanye pemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI.

"Bukan karena dibiaiayain. Itu karena kemenangan rakyat. Orang yang berpikir saya biayai si A si B itu adalah investor politik yang mengharapkan return atas investasi yang diberikan," ujar Hasto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Ia mengatakan kemenangan Jokowi-Ahok saat itu terjadi karena dukungan kuat masyarakat. Karena itu, ia melanjutkan, kampanye pemenangan Jokowi-Ahok dilakukan secara gotong royong oleh semua elemen masyarakat.

Baca juga: Hashim: Pak Jokowi Tak Keluarkan Uang karena Uangnya dari Saya

Ia pun mengatakan dalam politik tak ada investasi semacam itu. Hasto mengatakan partainya selalu berupaya gotong royong dalam memenangkan pilkada.

"Politik enggak ada investasi. Untuk mencari pemimpin yang terbaik kami bergotong royong, kami bekerja keras," lanjut Hasto.

Diketahui pada Pilkada DKI 2012, Gerindra dan PDI-P sepakat mengusung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mulanya Jokowi selaku capres nomor urut 01 menyinggung hal itu dalam debat pilpres bahwa ia tak mengeluarkan sepeser uang pun saat menjadi gubernur DKI Jakarta.

Hashim lantas menyatakan wajar bila Jokowi tak mengeluarkan uang sebab saat itu ia yang membiayai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com