Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tak Lagi Libatkan Tim Kampanye dalam Tentukan Panelis Debat

Kompas.com - 21/01/2019, 17:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak lagi melibatkan tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam menentukan panelis debat pilpres. Nama-nama panelis seluruhnya akan diputuskan oleh KPU.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, menjadi kewenangan KPU untuk menentukan nama panelis debat.

"Menurut perundang-undangan, panelis jadi kewenangan penuh KPU. KPU gunakan kewenangan tentukan panelis," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Panelis Debat Hanya Jadi Pajangan, Moderator Terlalu Kaku

KPU akan memilih nama panelis yang memenuhi syarat yang mereka tentukan. Misalnya, panelis harus pakar di bidangnya, memiliki integritas, dan wajib untuk netral.

Jika ada satu dari tiga syarat tidak terpenuhi, maka gugur kemungkinan orang tersebut menjadi panelis.

Rencananya, dalam debat kedua, KPU akan memilih pakar yang berintegritas dan netral dari kalangan yang relevan dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Baca juga: Tentukan Panelis Debat, KPU Tak Perlu Minta Saran Timses Capres

Mereka bisa dari pemerhati lingkungan hidup, NGO pemerhati lingkungan hidup atau pakar dari perguruan tinggi dengan disiplin ilmun energi dan SDA.

Berbeda dengan panelis yang akan ditentukan langsung oleh KPU, pemilihan moderator debat akan melibatkan tim kampanye pasangan calon.

Rencananya, KPU akan mengusulkan sejumlah nama, yang nantinya akan didiskusikan dengan tim kampanye.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Panelis Debat Bisa Leluasa Bertanya ke Capres-Cawapres

Sama dengan debat pertama, moderator akan dipilih dari kalangan insan media. Namun, rencana tersebut bisa saja berubah jika ada sanggahan dari tim kampanye paslon.

"Kalau untuk moderator, KPU sudah punya opsi dan kita tawarkan moderatornya ini. Kemudian dari masing-masing timses misalnya bilang, oh jangan itu, tidak netral, kan moderator itu harus netral. Ya kita diskusikan," tutur Wahyu.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/1/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum memutuskan debat kedua Pilpres 2019 tidak akan memberikan kisi-kisi materi pertanyaan debat kepada 2 pasangan calon. Keputusan diambil berdasar evaluasi debat pertama capres-cawapres. Setelah mendapat evaluasi dari banyak pihak termasuk masyarakat KPU menghapus kisi-kisi pertanyaan ke paslon sebelum debat. KPU berharap tanpa kisi-kisi debat kedua bisa mengeksplorasi performa masing masing kandidat. KPU tetap akan memilih panelis untuk memformulasikan pertanyaan debat bertema energy, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com