Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Kembalikan Sisa Anggaran Cetak ke Negara

Kompas.com - 20/01/2019, 22:38 WIB
Devina Halim,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan uang sebesar Rp 291 miliar, yang berhasil mereka hemat dari pencetakan surat suara, kepada negara.

KPU memiliki pagu anggaran sebesar Rp 894,72 miliar, sementara total kontrak KPU dengan perusahaan pencetak surat suara sebesar Rp 603,34 miliar.

"Kami kembalikan ke negara," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di sela kunjungan pencetakan surat suara perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

Ilham menerangkan, uang itu dapat dipakai kembali oleh KPU jika memang membutuhkan dana untuk keperluan pemilu. Namun, KPU perlu berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk menggunakannya.

"Kalau misalnya ada tahapan lain yang perlu dana lain misalnya kita bisa gunakan, tapi sekali lagi harus koordinasi dengan pemerintah dan DPR terlebih dahulu," jelasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya memiliki pagu anggaran sebesar Rp 894,72 miliar. Sementara, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mereka adalah Rp 872,69 miliar.

Namun, total kontrak KPU dengan 6 perusahaan pemenang tender proyek pencetakan surat suara sebesar Rp 603,34 miliar.

Jika dibandingkan antara total kontrak dengan pagu maupun HPS, KPU menghemat sekitar 30 persen.

"Terkait rekap nilai pengadaan surat suara, ini kita punya pagu Rp 894.720.293.000. Kemudian kita menghitung sendiri HPS kita Rp 872.691.402.425," terang Ilham saat mengunjungi percetakan perdana surat suara di Kantor Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019).

"Kemudian kontrak kita hanya Rp 603.342.100.900. Jad kita menghemat sekitar, dari pagu itu, 32,57 persen," sambung dia.

Percetakan perdana surat suara untuk Pemilu 2019 telah dimulai hari ini, Minggu, termasuk di PT Gramedia, sebagai salah satu perusahaan pemenang tender untuk proyek ini.

Selain itu, terdapat 5 perusahaan lainnya yang memenangkan tender, yaitu PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

Total surat suara yang akan diproduksi untuk pemilu serentak nanti adalah 939.879.651 surat suara.

Ilham menjelaskan, PT Gramedia bertugas mencetak 292.019.984 lembar surat suara, untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Nilai kontraknya sebesar Rp 193,63 miliar.

Kemudian, nilai kontrak dengan PT Temprina Media Grafika sebesar Rp 160,13 miliar. Perusahaan ini bertanggungjawab atas produksi 255.019.544 surat suara.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com