Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Capres Diminta Jelaskan Strategi Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 18/01/2019, 19:06 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menilai debat pertama Pilpres belum menyentuh permasalahan substansial terkait isu HAM.

Menurut Taufan, kedua pasangan calon belum dapat menggambarkan secara komprehensif peta permasalahan dan strategi kebijakan terkait perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan penegakan HAM.

Salah satu indikatornya, kedua pasangan calon sama sekali tidak memaparkan strategi dalam menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Baca juga: Komnas HAM: Capres Terpilih Harus Segera Tangani Kasus HAM Masa Lalu dan Konflik Agraria

Oleh sebab itu Taufan berharap, baik pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dapat menjelaskan strateginya di luar forum debat.

"Itu yang tadi kita katakan, (debat) belum substansial. Tentu saja karena mungkin saja mereka ada kendala waktu. Karena itu kami harap sampai April nanti kedua pasangan calon bisa cari event lain untuk jelaskan itu," ujar Taufan saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

Menurut Taufan, penjelasan langkah konkret tersebut penting dilakukan agar publik dapat melihat sejauh mana komitmen kedua pasangan calon dalam menegakkan HAM.

Baca juga: Komnas HAM Kritik Debat Pertama Pilpres soal Isu Toleransi dan Diskriminasi

Komitmen itu juga dinilai akan menjadi pegangan publik dalam memilih dan melihat apakah akan direalisasikan ketika sudah terpilih.

Taufan mengatakan, Komnas HAM akan tetap menunggu kedua pasangan calon menyampaikan langkah konkret terkait penuntasan kasus HAM masa lalu.

"Ketika itu sudah diucapkan dalam satu forum publik maka itu akan menjadi pegangan," kata Taufan.

"Kita tentu saja masih menunggu apakah mereka akan sampaikan dalam forum lain, kami berharap itu tentang pelanggaran HAM berat," ucap dia.

Kompas TV Yang juga menarik perhatian dan jadi perbincangan adalah calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin yang dinilai tak terlalu banyak bicara. Menurut Ma'ruf presiden lah yang harus dominan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com