Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi Tantang Prabowo Buka-bukaan soal Penculikan Aktivis saat Debat

Kompas.com - 15/01/2019, 20:43 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkap ke publik fakta yang sebenarnya terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1998.

Menurut Johnny, momentum kampanye khususnya debat capres-cawapres pada Kamis (17/1/2019) lusa bisa dijadikan kesempatan mengungkap fakta tersebut.

"Mestinya Pak Prabowo buka ke publik apa yang sebenarnya terjadi supaya orang mengetahui rekam jejaknya, orang memilih dengan informasi yang banyak bukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak," ujar Johnny saat dihubungi, Selasa (15/1/2019).

Masyarakat, kata Johnny, tentunya masih bertanya-bertanya terkait kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis 98 tersebut. Apalagi, kata dia, sejumlah anggota Tim Mawar telah diproses secara hukum di Mahkamah Militer, sementara dugaan keterlibatan Prabowo diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Baca juga: Sandiaga: Pak Prabowo dan Saya Siap Menjawab Semua Tuduhan Soal HAM

Prabowo, kata Johnny, perlu menjelaskan mengapa ada perlakuan yang berbeda seperti itu.

"Sekarang masyarakat bertanya karena masyarakat membutuhkan informasi terkait rekam jejak paslon. Ini juga terkait debat karena nanti terkait visi-misi, salah satunya masalah HAM. Karena itu kita harus mengetahui rekam jejak pasangan calon. Nah, rekam jejak ini belum clear," ujar dia.

Menurut Johnny, butuh kerendahan hati dan kejujuran Prabowo untuk mengatakan yang sebenarnya.

Ia menilai, pemerintah tidak perlu membuat Tim Gabungan seperti untuk pengungkapan kasus penyidik KPK Novel Baswedan. Pasalnya, penyelesaian kasus HAM sudah ada jalurnya dan akan lebih cepat jika aktor-aktor yang terlibat bisa jujur mengungkapkan fakta sebenarnya.

"Tidak perlu tim khusus, minimal dari Prabowonya, terlibat atau tidak karena faktanya Tim Mawar sudah dihukum melalui Mahkamah Militer," kata dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com