Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Banyak Dokter Gajinya Lebih Kecil dari Tukang Parkir

Kompas.com - 15/01/2019, 09:02 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut banyak dokter yang saat ini memiliki penghasilan minim.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra dalam pidato "Indonesia Menang" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

"Sekarang banyak dokter kita gajinya lebih kecil dari tukang jaga parkir mobil," kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Anggaran Infrastruktur Tak Boleh Jadi Bancakan

Prabowo berjanji, ia dan calon wakil presiden Sandiaga Uno akan memperbaiki keadaan ini jika nantinya memenangi Pilpres 2019.

Prabowo meyakini, dengan menaikkan gaji dokter dan tenaga kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia akan menjadi lebih baik.

"Dokter-dokter kita harus dapat penghasilan layak," kata dia.

Baca juga: Tim Jokowi-Maruf: Prabowo seperti Tuduh TNI, Polri, Intelijen Tidak Netral

Prabowo juga berjanji akan memperbaiki kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang terus mengalami defisit di era Presiden Joko Widodo.

"Kami akan perbaiki tata kelola BPJS dan jaringan sosial lainnya untuk mencegah defisit dan meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Kami akan perjuangkan agar seluruh rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya," kata dia.

Baca juga: Prabowo Janji Perbaiki Gaji Guru dan Tenaga Kesehatan

Prabowo mengatakan, BPJS Kesehatan ini sangat penting dan harus mendapat prioritas utama.

Jika tidak, Ketua Umum Partai Gerindra ini khawatir Indonesia sebagai sebuah negara tidak bisa bertahan lama.

"Saudara-saudara sekalian, apakah negara yang tidak mampu membayar rumah sakit, yang tidak mampu menjamin makan untuk rakyatnya, dapat bertahan 1.000 tahun?" kata Prabowo kepada para pendukungnya dengan berapi-api.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menanggapi ancaman Prabowo Subianto yang akan mundur jika ada potensi kecurangan dalam Pilpres 2019. Salah satu nya keputusan KPU memperbolehkan penyandang disabilitas mental menggunakan hak pilihnya. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menyebut KPU sudah melakukan sosialisasi kepada publik terkait isu isu pelaksanaan Pilpres 2019. Terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas yang disebut Djoko Santoso sebagai salah satu potensi kecurangan KPU menyebut hal ini sudah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan KPU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com