Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Jokowi, Pemerintah Akan Bangun Rumah untuk Korban Tsunami di Lokasi yang Lebih Aman

Kompas.com - 02/01/2019, 13:59 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

LAMPUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan membangun rumah untuk korban tsunami Selat Sunda.

Hal ini disampaikan Jokowi setelah berdialog dengan warga yang terkena dampak tsunami di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Rabu (2/1/2019).

Sejak Rabu pagi, Presiden meninjau langsung lokasi yang terdampak tsunami di wilayah itu.

"Kita akan masuk ke situ, ke tahap rekonstruksi dan pembangunan. Tidak ada hunian sementara. Jadi langsung akan dibangun rumah tapi kira-kira 400 meter dari sini," ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Baca juga: Bertolak ke Lampung, Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Tsunami Selat Sunda

Jokowi menyebutkan, ada tanah seluas 2 hektar yang berjarak 400 meter dari lokasi terdampak tsunami. Tempat tinggal warga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman dari tsunami.

Sebelum di Desa Way Muli, Presiden Jokowi lebih dulu meninjau Desa Kunjir yang juga terdampak tsunami.

Presiden menerima penjelasan tentang sebaran lokasi yang terdampak tsunami di Lampung Selatan.

Baca juga: Ini Upaya Kemensos dalam Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda

Selain itu, dia juga melihat bangunan-bangunan yang hancur. Presiden telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan penanganan pasca tsunami dengan baik.

"Saya sudah sampaikan ke Bupati Lampung Selatan, Gubernur (Lampung), Menteri PU, dan ke BNPB agar segera dilakukan penanganan, terutama setelah evakuasi selesai," ujar Presiden Jokowi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fakta Tsunami Selat Sunda

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com