Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CEO Freeport: Kami Akan Bangun "Smelter" seperti yang Diminta Pak Presiden

Kompas.com - 21/12/2018, 21:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard Adkerson menyatakan komitmennya untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian alias smelter di Indonesia.

Smelter  yang akan dibangun sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo.

"Kami akan membangun smelter seperti yang diminta Bapak Presiden dan kami akan selesaikan dalam lima tahun ke depan," ujar Adkerson, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Selain itu, Freeport juga akan menggelontorkan investasi sebesar 20 miliar dollar Amerika Serikat hingga 2041 untuk kegiatan operasionalnya.

Tahun 2041 merupakan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah didapatkan Freeport sebagai syarat divestasi 51,2 persen sahamnya.

Baca juga: Dikuasai Inalum, Operator Tambang Masih Dikelola Freeport

Investasi itu dalam rangka transisi pola pertanbangan dari open pit ke tambang dalam.

"Kami menambang dari open pit ke tambang dalam dan kami sedang transisi ke sana. Itu semuanya perlu transisi ke sana," ujar Adkerson.

Ke depannya, Adkerson mengatakan, operasi pertambangan di Freeport akan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia, khususnya Papua, sebesar-besarnya.

"Dan juga tentunya pengelolaan lingkungan hidup yang baik untuk Papua maupun untuk kami," ujar Adkerson.

Baca juga: Kuasai Freeport, Inalum Langsung Rombak Direksi

Diberitakan, Indonesia resmi menguasai saham mayoritas di PT Freeport Indonesia, yakni sebesar 51,2 persen.

PT Indonesia Asahan Aluminium telah melunasi pembayaran divestasi saham perusahaan tambang yang telah beroperasi di Indonesia semenjak tahun 1973 itu pada Jumat (21/12/2018).

Jumlah yang dibayarkan, yakni 3,85 miliar dollar Amerika Serikat.

Peralihan Freeport itu pun dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (19/12/2018) sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com