Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Respons SBY, Wiranto Bilang Silakan Saja, Laporan yang Ada seperti Itu

Kompas.com - 18/12/2018, 10:00 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, hasil investigasi kepolisian soal perusakan alat peraga kampanye Partai Demokrat di Pekanbaru sudah berdasarkan fakta.

Wiranto tak mempermasalahkan respons Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (KPK) yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai kasus tersebut.

"Tidak apa-apa, tanggapan dari mana saja ya bebas, silakan saja. Tapi kan apa yang saya sampaikan betul-betul informasi dari Pak Kapolri. Setiap Senin kita kumpul dan laporan yang ada ya seperti itu, apa adanya," kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Baca juga: SBY Beda Pendapat dengan Wiranto soal Perusakan Atribut Demokrat

Ia menambahkan, hasil investigasi yang sudah disampaikan sama sekali bukan karangan. Sebab, laporan tersebut berasal dari temuan kepolisian yang sudah mengusut perusakan APK Partai Demokrat.

"Itu adalah sumber resmi ya dari Kapolri. Perusakan ini enggak boleh berkembang, makanya saya katakan itu oknum ya, oknum. Artinya, tidak ada perintah, tidak ada perencanaan," papar Wiranto.

Sebagai menteri, lanjutnya, tentu dirinya tidak akan sembarangan dalam melaporkan hasil penyelidikan kepolisian di lapangan. Apalagi, pengusutan kasus ini bertujuan agar tidak terulang lagi di kemudian hari untuk semua partai.

Baca juga: SBY Yakin Jokowi Tak Terlibat Perusakan Atribut Demokrat

 

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak sependapat dengan Wiranto soal perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru.

SBY meyakini, pelaku perusakan baliho dan poster Demokrat yang dipasang di sepanjang jalan utama Kota Pekanbaru itu bukanlah oknum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ataupun Partai Demokrat.

"Maaf, saya punya pendapat yg berbeda dgn Pak Wiranto (pemerintah). Perbedaan pendapat ini bukan kejahatan. Ini hak warga negara," kicau SBY di akun twitter @SBYudhoyono, Senin (17/12/2018) malam.

Baca juga: Dituding Terlibat Perusakan Atribut Demokrat, Kapolda Riau Minta Andi Arief Hati-hati

SBY mengatakan, hasil investigasi Partai Demokrat menunjukkan hasil yang berbeda dari pernyataan Wiranto. Informasi dan kesaksian di lapangan yang didapatkan, baik PDI-P maupun Partai Demokrat bukanlah master-mind dan inisiator dari kasus perusakan atribut.

Kompas TV Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo menyatakan kasus perusakan atribut Partai Demokrat telah selesai. Pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com