Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Akui Ketimpangan Ekonomi Masih Tinggi

Kompas.com - 17/12/2018, 12:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan ketimpangan ekonomi di Indonesia masing tinggi meskipun saat ini tingkat gini ratio menurun dari 0,41 menjadi 0,38.

Ketimpangan ekonomi, sambung Kalla, merupakan salah satu hal yang belum tuntas diselesaikan pemerintah dalam target Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal itu disampaikan Kalla saat ditemui Konferensi SDGs di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12/2018).

"Yang belum dicapai itu equality, keadilan. Karena gini ratio, walaupun ada perbaikan, masih cukup tinggi. Jadi dibutuhkan suatu pendapatan masyarakat yang cukup luas," kata Kalla.

Mantan menteri perdagangan ini menambahkan, pemerintah tetap berupaya meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat agar tingkat ratio gini terus menurun.

Karena itu, kata Kalla, pemerintah juga terus meningkatkan upah minimum regional (UMR) dan pendapatan masyarakat lainnya.

Baca juga: Seberapa Parah Ketimpangan Ekonomi di Indonesia?

Kalla pun mengatakan, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dibutuhkan peningkatan produktivitas industri. Sehingga, lanjut dia, pemerintah juga akan berinovasi agar industri di Indonesia semakin tumbuh dan produktif.

"Jadi ada hubungannya masing-masing. Kalau apa yang belum dicapai (di SDGs) itu adalah masalah-masalahnya, produktivitasnya, pendidikannya, kesehatannya," ujar Kalla.

"Di samping itu juga, keadilannya harus dijaga. Tapi dibutuhkan inovasi dan perkembangan produktivitas industri. Jadi semua saling berhubungan," lanjut Kalla.

Kompas TV Konsep ekonomi umat untuk pemerataan ekonomi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com