Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Makin Banyak Orang Ditangkap karena Korupsi, Itu Kemunduran

Kompas.com - 12/12/2018, 06:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti masih banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu disampaikan Kalla dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Nasional Ombudsman di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

"Kadang-kadang terbalik, makin banyak orang ditangkap (karena korupsi) seakan-akan itu kemajuan. Padahal makin banyak orang ditangkap itu kemunduran. Artinya masih banyak orang korup," ujar Kalla.

Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Ada yang Main-main Lagi dengan Korupsi

Karena itu ia meminta para anggota Ombudsman berpartisipasi dalam menekan angka korupsi dengan mengwasi kinerja ASN, khususnya terkait pelayanan publik.

Ia menambahkan, salah satu alasan munculnya korupsi dalam pelayanan publik biasanya gaji ASN yang rendah.

Menurut Kalla, fenomena tersebut menimbulkan dilema. Di satu sisi, pegawai pemerintahan beralasan melakukan korupsi karena merasa gajinya rendah. Di sisi lain, korupsi menyebabkan pendapatan negara rendah sehingga tak mampu menggaji tinggi pegawainya.

Padahal, kata Kalla, justru ketika aparat birokrasi bekerja melayani dengan baik maka dunia usaha akan semakin tumbuh lantaran pengusaha tak merasa dipersulit dalam berinvestasi.

Baca juga: Ditjen Pajak Cegah Korupsi Pegawai dengan Remunerasi Tinggi

Dengan demikian negara memperoleh penerimaan pajak yang semakin tinggi dan dapat menggaji ASN lebih tinggi.

"Mengurangi korupsi harus untuk makmur negeri ini harus birokrasi efisien dulu. Teknologi kita kuasai. Dan entrepreneurship harus maju. Baru pajak bisa naik. Pajak bisa naik tentu baru bisa membayar pegawai lebih baik," ujar Kalla.

"Jadu bukan hanya kita menyalahkan pegawai negeri tapi juga kita mendorong mereka bekerja lebih baik," lanjut Kalla.

Kompas TV Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi nasional implementasi pendidikan antikorupsi. Rakornas diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan hari antikorupsi sedunia yang jatuh setiap tanggal 9 Desember.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com