Fadli Zon: Sebaiknya Tjahjo Kumolo Mundur, Tak Becus Urus E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu menangani sejumlah persoalan mendasar terkait data kependudukan.

Fadli menyoroti kasus ditemukannya ribuan KTP elektronik (e-KTP) dan 31 juta penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP, namun belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Saya kira saudara Tjahjo Kumolo sebaiknya mengundurkan diri aja. Ini enggak becus mengurus masalah e-KTP, mengurus DPT dan juga mengurus data-data kependudukan. Ini masalah-masalah dasar kok. Selama empat tahun ini ngapain aja?" ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Baca juga: 6 Fakta Temuan Sekarung E-KTP, Dibuang di Area Sawah Hingga Jadi Mainan Anak-Anak

KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Rabu (5/12/2018).

Setelah dicek, ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit. E-KTP itu sudah tidak berlaku.

Pada Mei 2018 lalu, ribuan e-KTP juga tercecer di jalanan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penjelasan Kemendagri, seluruh e-KTP itu rusak.

Baca juga: 5 Fakta Terungkapnya Penjualan Blangko E-KTP di Pasar Pramuka hingga Tokopedia

Saat itu, ribuan e-KTP invalid tersebut terjatuh dari mobil ketika dibawa dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menemukan 31 juta penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Padahal, jumlah penduduk tersebut sudah melakukan perekaman e-KTP.

Fadli Zon sepakat dengan munculnya wacana membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang mulai terdengar dari sejumlah anggota Komisi II.

Baca juga: Muncul Wacana Bentuk Pansus DPR Sikapi Masalah E-KTP

Pembentukan Pansus bertujuan menginvestigasi kasus e-KTP.

"Saya kira bagus ya, masalah e-KTP ini tidak selesai-selesai dan harusnya ada suatu evaluasi," kata Fadli Zon.

"Ini sudah kelewatan. Tidak ada di negara lain, seluruh dunia. Coba lihat saja di negara-negara lain, di negara yang paling terbelakang sekalipun. Data penduduk itu sudah seperti apa ya, berkarung-karung tercecer di berbagai tempat. Ini memalukan," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Tjahjo sebelumnya mencurigai adanya motif politik di balik penemuan ribuan e-KTP di Pondok Kopi.

Pasalnya, tahun ini merupakan tahun politik. Banyak pihak-pihak yang menjadi lebih sensitif jelang pemilu 2019. Kasus penemuan ribuan e-KTP ini berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Ia juga menduga pelaku yang membuang sekarung e-KTP tersebut adalah oknum jajarannya.

"Sekarang sedang diselidiki siapa yang buang di sawah, di Duren Sawit. Pasti orang dalam," kata Tjahjo