Jakarta Masih Masuk dalam 10 Kota dengan Nilai Toleransi Rendah Versi Setara Institute

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute merilis hasil penelitian yang mengukur soal promosi dan praktek toleransi di 94 kota di Indonesia pada tahun 2018.

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018 tersebut mencatat bahwa DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, seperti Bogor dan Depok, masuk dalam daftar 10 kota dengan skor toleransi terendah.

Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan, Jakarta sebenarnya telah bergerak naik selama beberapa tingkat dari posisinya dalam laporan tahun lalu.

Baca juga: Singkawang, Bekasi, Surabaya Dinobatkan Jadi Kota Toleran Versi Setara Institute

Namun, mereka tidak melihat ada suatu gebrakan untuk memperbaiki nilai rendah yang diperoleh kota tersebut.

"Jakarta sudah dari tahun lalu, ini sebenarnya sudah relatif baik, tahun lalu Jakarta sempat paling rendah. Tidak terlalu banyak kemajuan yang kita lihat dari Jakarta, peristiwa intoleransi begitu tinggi," ujar Halili di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Pada penelitian ini, terdapat empat variabel yang diukur, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama.

Baca juga: Jusuf Kalla: Hampir Tidak Ada Negeri seperti Indonesia dalam Toleransi

Kompas.com / Dani Prabowo Direktur Riset Setara Institute Halili

Variabel regulasi pemerintah kota terdiri dari dua indikator, yaitu rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan diskriminatif.

Sementara itu, indikator dalam variabel tindakan pemerintah terdiri dari pernyataan dan tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi.

Berikutnya, variabel regulasi sosial memiliki indikator seperti peristiwa intolerasi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.

Baca juga: Promosikan Islam Toleran, Indonesia Undang 50 Ulama dari Berbagai Negara

Variabel terakhir, demografi agama, memiliki indikator yang terdiri dari heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan.

Halili menjelaskan, nilai yang diperoleh Jakarta rendah pada variabel tindakan pemerintah dan regulasi sosial.

Ia mengatakan, peristiwa intoleransi di Jakarta tinggi, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan dari pemerintahnya.

"Jadi DKI tidak menunjukkan tindakan yang memadai sebagai representasi negara di tingkat lokal. Jadi negara di tingkat lokal itu tidak ada. Jadi regulasi pemerintah lokalnya tidak progresif, padahal potensi intoleransinya tinggi," jelas dia.

Baca juga: Satu Tungku Tiga Batu, Penguat Toleransi di Fakfak, Papua Barat

Metode penilaian yang digunakan Setara Institute adalah dengan skala 1 hingga 7, di mana poin 7 menggambarkan situasi paling baik pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran.

Untuk menjamin validitas data, Setara Institute menggunakan dua teknik, yaitu teknik triangulasi sumber dan pertemuan dengan para ahli.