Promosikan Islam Toleran, Indonesia Undang 50 Ulama dari Berbagai Negara

Kompas.com - 05/04/2018, 13:07 WIB
Din Syamsuddin di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Rabu (14/3/2018) Kompas.com/Markus YuwonoDin Syamsuddin di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Rabu (14/3/2018)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengundang 50 ulama dari berbagai negara untuk menghadiri Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia di Bogor, Jawa Barat.

Dalam acara itu, Indonesia akan mempromosikan kepada dunia Islam yang moderat dan toleran.

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai penyelenggaraan acara tersebut.

Acara itu rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Bogor, pada 1 Mei 2018.

Acara kemudian dilanjutkan di Hotel Novotel Bogor dan akan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 3 Maret.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari penunaian mandat pada kami, utusan khusus Presiden," kata Din kepada wartawan usai menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Din mengatakan, dalam butir ketiga Keppres pengangkatannya, ia bertugas untuk melakukan promosi Islam Wasathiyah. Islam Wasathiyah adalah islam berdasarkan prinsip rahmatan lil alamin.

"Islam yang mendekatkan jalan tengah dengan kriteria moderat, toleran, tenggang rasa, terbuka dan lain sebagainya," ucap Din.

Din mengatakan, 50 ulama yang diundang ke Indonesia berasal dari berbagai negara Islam di belahan dunia.

Bahkan, ada juga ulama yang berasal dari negara yang bukan mayoritas Islam, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan dan Cina.

Dari dalam negeri, akan diundang juga sekitar 50 ulama yang mewakili berbagai organisasi.

"Semua kalangan, semua kelompok kita undang apapun kategorinya, apapun mahzab," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X