Singkawang, Bekasi, Surabaya Dinobatkan Jadi Kota Toleran Versi Setara Institute

Kompas.com - 07/12/2018, 17:26 WIB
Ilustrasi literasi toleransi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi literasi toleransi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute memberi penghargaan kepada 10 kota yang menduduki peringkat tertinggi dalam Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018.

Kajian tersebut dilakukan Setara Institute terhadap 94 kota di Indonesia untuk mengukur praktek toleransi yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Kota-kota yang berhasil meraih penghargaan tersebut, misalnya Singkawang, Bekasi, dan Surabaya.

Baca juga: Ridwan Kamil: Kami Ingin Bangun Manusia yang Religius, Pancasilais, Toleran, dan Kompetitif

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, kajian tersebut bertujuan agar dapat memicu kota-kota di Tanah Air untuk turut menjunjung tinggi praktek toleransi di wilayahnya.

"Tujuan pengindeksan ini untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi wilayahnya masing-masing," kata Hendardi di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Menko PMK: Terorisme Merobek Persaudaraan Indonesia yang Toleran dan Damai

"Sehingga dapat memicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti dan mengembangkan toleransi di wilayahnya," sambung dia.

Pada penelitian ini, terdapat empat variabel yang diukur, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama.

Variabel regulasi pemerintah kota terdiri dari dua indikator, yaitu rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan diskriminatif.

Baca juga: Promosikan Islam Toleran, Indonesia Undang 50 Ulama dari Berbagai Negara

Sementara itu, indikator dalam variabel tindakan pemerintah terdiri dari pernyataan dan tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi.

Berikutnya, variabel regulasi sosial memiliki indikator seperti peristiwa intolerasi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.

Variabel terakhir, demografi agama, memiliki indikator yang terdiri dari heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X