Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Sempat Dilarang Kunjungi Nduga oleh Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN

Kompas.com - 07/12/2018, 16:23 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan kembali pengalamannya mengunjungi Kabupaten Nduga, yang di wilayah itu baru-baru ini terjadi pembantaian pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kunjungan Jokowi ke Nduga itu terjadi pada dua tahun lalu. Jokowi mengatakan, saat itu ia awalnya dilarang untuk mengunjungi Nduga karena masalah keamanan.

"Tahun 2016 saya ke Kabupaten Nduga, karena enggak ada jalan harus 4 hari jalan kaki. Saya pakai helikopter ke sana. Oleh Kapolri, oleh Kepala BIN, oleh Panglima TNI tidak diperbolehkan," kata Jokowi saat menerima peserta konferensi mahasiswa nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (7/12/2018).

"'Pak, Bapak jangan ke sana, daerah ini memang masih kondisi yang perlu pendekatan'," kata Jokowi menirukan pernyataan jajarannya.

Baca juga: Sosok Efrandi Hutagaol, Tenaga Ahli BBPJN yang Tewas Dibantai KKB di Nduga Papua

Meski demikian, Jokowi tetap ngotot berangkat. Kepala Negara ingin bertemu dengan masyarakat sekitar dan melihat langsung kondisi geografis Nduga yang menjadi tempat proyek Trans Papua.

"Saya sampaikan saat itu 'Enggak, saya mau ke Nduga, naik heli ke sana, 2 hari lagi mau ke sana'. Saya perintahkan, 'Pokoknya saya 2 hari lagi mau ke sana, urusan keamanan, urusanmu, urusanmu, urusanmu'" ujar Jokowi.

Akhirnya, Jokowi tiba di Nduga. Ia mengaku sangat prihatin saat melihat kondisi di sana.

"Bayangkan Saudara-saudara, aspal saja tidak ada. Saya mau ketemu rakyat kita yang di sana. Apa jawaban Bupati? 'Pak, rakyat kita ada di distrik-distrik, kalau mau ke sana butuh 6 jam jalan kaki'. Terus yang di sini, mau ketemu, saya mau lihat pasar, hanya ada mungkin 80 sampai 90 orang," ujar Jokowi.

Baca juga: 3 Saran Imparsial untuk Penanganan Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempercepat pengerjaan jalan Trans Papua, termasuk yang ada di wilayah Nduga.

Namun, Jokowi mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Papua tidak mudah. Tak hanya tantangan geografis, tetapi juga masalah keamanan.

"Membangun jalanan di Papua itu bukan suatu yang mudah dengan keamanan yang belum terjamin sampai saat ini. Seperti peristiwa kemarin di Nduga," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com