Transaksi Non-tunai Dianggap Kunci Pencegahan Suap di Sektor Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Transaksi non-tunai dinilai bisa menjadi kunci pencegahan praktik suap di semua sektor, termasuk sektor swasta.

Chair of Executive Board Transparency International Indonesia Felia Salim mengatakan, segala jenis peredaran uang tidak boleh keluar dari sistem perbankan.

"Jangan sekali-sekali memperbolehkan transaksi di luar sistem perbankan," ujar Felia dalam diskusi Hari Anti Korupsi Dunia di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).

Pada umumnya, praktik suap di Indonesia masih menggunakan cara-cara tradisional. Misalnya dengan memberikan uang tunai dalam jumlah besar. Pelaku suap seringkali melibatkan sektor swasta.

Felia mengatakan, hal itu bisa dihindari jika ada komitmen untuk tidak menggunakan uang tunai dalam setiap transaksi.

"Jadi itu dulu, budaya itu dulu harus didorong. Perusahaan BUMN, swasta, LSM, semuanya, jangan lagi ada amplop. Semua melalui perbankan," kata dia.

Hal lain yang juga penting untuk pencegahan suap di sektor swasta adalah peraturan yang pasti dan transparan.

Felia mengatakan, pengusaha tidak perlu melakukan suap jika ada kepastian dan transparansi atas sebuah aturan.

Baca juga: Kepala Bappenas: 80 Persen Kasus Korupsi Libatkan Swasta

Menurut dia, perusahaan swasta sebenarnya tidak melakukan penyuapan. Sebab itu menjadi biaya sendiri bagi mereka. Oleh karena itu, sistem yang transparan harus dikedepankan dalam pencegahan penyuapan ini

Sistem e-catalog menjadi salah satu langkah maju untuk mengupayakan transparansi itu. Dengan menggunakan sistem tersebut, seharusnya tidak ada lagi pemenang tender abal-abal hasil suap.

"Di e-catalog kan ada referensi harga untuk barang ini. Itu sudah transparan. Kalau ada yang coba-coba memenangkan tender denfan harga tak masuk akal kan ada refenrensinya," kata dia.