Kepala Bappenas: 80 Persen Kasus Korupsi Libatkan Swasta

Kompas.com - 04/12/2018, 17:04 WIB
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Istana, Senin (12/2/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Istana, Senin (12/2/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan 80 persen kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara melibatkan pihak swasta. Menurut Bambang, perlu ada kebijakan khusus untuk mencegah korupsi di sektor swasta.

"Dari 2004 sampai Mei 2018, ada 198 pihak swasta yang terlibat korupsi. Modusnya suap dan gratifikasi," ujar Bambang saat menjadi narasumber dalam konferensi internasional integritas bisnis di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Menurut Bambang, para pihak swasta yang ditangkap biasanya mengatakan bahwa mereka terpaksa menyuap karena dipersulit oleh birokrat. Misalnya saat membutuhkan perizinan atau mendapatkan pekerjaan.

Baca juga: Motor Harley hingga Mobil Mewah Milik Terpidana Korupsi Ini Dilelang, Berminat?


Di sisi lain, para birokrat mengaku menerima suap karena menerima sesuatu dari para pihak swasta. Dengan demikian, menurut Bambang, swasta maupun birokat memiliki peran yang setara dalam kasus korupsi.

Menurut Bambang, pemerintah telah membuat strategi nasional tentang pencegahan korupsi. Salah satunya, tentang pencegahan korupsi di sektor swasta. Misalnya, menurut Bambang, transparansi di sektor pertambangan, aturan mengenai beneficial owner, hingga mendorong penerimaan pajak individu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X