Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maju sebagai Petahana, Jokowi Dinilai Tiru Cara SBY

Kompas.com - 04/12/2018, 14:57 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo akan terus memanfaatkan posisinya sebagai petahana untuk meningkatkan elektabilitas dan melawan segala kritik yang dilayangkan kepadanya.

Menurut dia, Jokowi saat ini juga meniru cara yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono saat bertarung sebagai petahana pada Pemilihan Presiden 2009.

Apa yang ditiru Jokowi dari cara SBY?

"Pak Jokowi itu mengikuti cara-cara yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memberikan dana bantuan sosial, dana desa, dan kebijakan yang berpihak terhadap rakyat lainnya hingga masa akhir sebagai Presiden," kata Hendri saat menghadiri diskusi 'Carut-Marut Komunikasi Kebijakan Pemeritahan Jokowi', di Sekretariat Nasional Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Pernyataan ini disampaikan Hendri dengan melihat beberapa kebijakan yang belakangan dikeluarkan Jokowi. Bagi pesaingnya, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk mendongkrak elektabilitasnya pada Pilpres 2019.

Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya aturan soal pengangkatan pegawai honorer dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajamen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan rencana perampungan proyek infrastruktur jalan tol Trans-Sumatera sebelum Juni 2019.

"Dia (Jokowi) memang kini menggunakan gaya komunikasi politik yang menyerang untuk melindungi kebijakan pemerintahnya. Sebab, calon wakilnya, Ma'ruf Amin, suka blunder dengan omonganya sendiri. Maka, Jokowi gunakan kebijakan-kebijakan sebagai senjatanya," kata Hendri.

Selain itu, menurut Hendri, Jokowi akan lebih fokus meningkatkan elektabilitasnya mengingat masa kampanye terhitung kurang lebih 4,5 bulan lagi sebelum Pemilu 2019.

"Saya yakin Jokowi akan menggenjot Infrastruktur sebelum April 2019. Makanya jangan kaget kalau Jokowi akan sering meresmikan proyek pemerintah," kata dia.

Untuk menghadapi kritikan dari oposisi, kata Hendri, Jokowi bisa membalasnya dengan kebijakan atau prestasi yang sudah ia berikan kepada masyarakat, salah satunya pembangunan infrastruktur.

"Rata-rata yang dikritik adalah ekonomi, tapi Jokowi membalasnya dengan pembangunan infrastruktur. Jawabannya, apa pun ya infrastruktur," ucapnya.ujar Hendri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com