Politisi PKS: Pak Prabowo Tak Bermaksud Menuding Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai pidato calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Singapura tidak perlu menjadi polemik.

Nasir meyakini Prabowo tidak bermaksud memojokan pemerintah dalam pidatonya itu.

"Sebenarnya ketika Pak Prabowo menyampaikan itu, menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, itu tidak dimaksud untuk menuding pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang, tidak bermaksud menunjuk hidung penguasa," ujar Nasir di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto

Nasir mengatakan, Prabowo hanya menunjukkan realita yang ada di Indonesia. Dia menyayangkan pembahasan mengenai ini berkembang sampai pada tudingan tentang Soeharto guru korupsi.

Menurut Nasir, ada perbedaan antara korupsi dulu dan sekarang. Sekarang, korupsi dilakukan berjamaah dan melibatkan semua lini pemerintahan.

"Artinya kalau dibandingkan dengan masa lalu, harus kita akui korupsi di masa kini itu lebih besar. Kalau dulu terpusat, sekarang merata di daerah. Coba lihat misalnya kepala daerah bupati, wali kota, itu semua terlibat dalam kasus korupsi," kata dia.

Baca juga: Timses Jokowi: Guru dari Korupsi Itu Soeharto, Mantan Mertua Prabowo

Nasir mengatakan, masalah korupsi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemberantasan korupsi menjadi agenda semua masyarakat.

Oleh karena itu, Nasir menilai PDI-P tidak perlu bersikap berlebihan seolah persoalan korupsi di Indonesia sepenuhnya salah pemerintah.

"Makanya teman-teman PDI-P jangan terlalu baper ketika ada pihak yang menyuarakan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia termasuk soal korupsi. Kalau kemudian ditanggapi seperti itu kan tidak menyelesaikan masalah," ujar Nasir. 

Korupsi stadium 4 dan "gurunya"

Sebelumnya, Prabowo dalam acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018) menyebutkan korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Baca juga: Gerindra: Negara Lain Tahu soal Korupsi di RI, Enggak Perlu Diumpetin

Terkait itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah mengatakan, maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Karena itu ia menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah.