Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Jokowi Memperalat Lembaga Negara demi Keuntungan Politiknya

Kompas.com - 28/11/2018, 11:28 WIB
Jessi Carina,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik Presiden Joko Widodo yang ingin proyek infrastruktur selesai sebelum Pilpres 2019. Ferdinand menilai Jokowi sedang menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

"Jelas bahwa Jokowi sedang memperalat jajaran lembaga negara untuk bekerja mati-matian di luar jadwal demi keuntungan politiknya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Ferdinand mengatakan, sebuah proyek infrastruktur biasanya sudah memiliki jadwal. Proyek infrastruktur juga memiliki perencanaan keuangan. Jika semua dipercepat, Ferdinand mengatakan kinerja keuangan proyek akan terganggu.

"Demi kepentingan politiknya, Jokowi memaksa mengubah semua itu dengan dalih percepatan," kata dia.

Dia menilai apa yang dilakukan Jokowi masuk dalam kategori penyalahgunaan jabatan.

Baca juga: Jokowi Resmikan Jalan Tol Segmen Sragen-Ngawi Sepanjang 51 Kilometer

Pengakuan Jokowi

Presiden Joko Widodo mengakui mengebut pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk kepentingan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Awalnya, Jokowi bicara soal Tol Bakauheni-Palembang. Tol tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2019.

Namun, Jokowi meminta agar pengerjaannya dipercepat. Kepala Negara ingin proyek itu bisa selesai pada April 2019.

"Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April. Kenapa April, tau kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya bisa kita pakai untuk Lebaran," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

Baca juga: Kejar Infrastruktur Selesai Sebelum Pilpres, Jokowi Ingin Tambah Daftar Prestasinya

"Tapi juga termasuk untuk pemilu itu juga. Sudah kita blak-blakan saja," sambung Jokowi.

Pemungutan suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 akan digelar pada 17 April. Adapun Idul Fitri 1440 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 4-5 Juni.

Selain Tol Bakauheni-Palembang, menurut Jokowi, masih ada sejumlah Infrastruktur lain yang juga akan diresmikan sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.

Jalan Tol Jakarta-Surabaya akan tersambung pada Desember 2018. Proyek infrastruktur lainnya yang juga akan resmi beroperasi yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara dan Pelabuhan New Makassar.

Selain itu, landas pacu ketiga atau terakhir Bandara Soekarno-Hatta juga akan beroperasi.

"Saya enggak tahu, kok semuanya selesai menjelang pemilu, enggak ngerti juga saya," kata Jokowi kembali disambut tawa hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com