Presiden Minta Sektor Penyokong Ekonomi Nasional Diberi Insentif

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta insentif diberikan kepada sektor-sektor yang berkontribusi pada ekonomi nasional.

Demikian diungkapkan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas membahas investasi dan insentif pajak di Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11/2018).

"Kita harus memastikan bahwa investasi yang mendapatkan insentif adalah sektor yang betul-betul bisa memperkuat industri kita, betul-betul memperkuat ekonomi nasional kita," ujar Jokowi.

Secara khusus, bahkan insentif dapat diberikan kepada sektor usaha yang bisa mendorong transformasi ekonomi, hilirisasi dari bahan mentah kepada industri pengolahan sekaligus sektor yang berorientasi pada ekspor.

Baca juga: Presiden Minta Kebijakan Investasi dan Insentif Perpajakan Dievaluasi

"Juga yang bisa memberikan nilai tambah, sehingga kita bisa merevitalisasi industri dan dapat sekaligus mengurangi impor bahan baku serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya alam lokal yang kita miliki," ujar Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa current acount defisit negara saat ini belum sehat benar, sehingga membutuhkan kondisi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, yakni dengan mendorong industri dalam negeri.

"Kita tahu current acount defisit kita atau neraca perdagangan kita, memerlukan perbaikan dan dengan investasi dan ekspor inilah kita ingin perbaikan itu," ujar Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta menteri terkait mengevaluasi sejumlah program kebijakan yang berkaitan dengan investasi.

"Kita telah dan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di bidang investasi sehingga Indonesia lebih kompetitif dan agar semakin kompetitif, saya minta agar kebijakan terkait investasi, insentif perpajakan, perlu kita evaluasi secara berkala sehingga lebih menarik dibandingkan dengan negara lain dan betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya," ujar Jokowi.

Baca juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bakal Perluas Insentif Pajak

Presiden juga meminta agar kebijakan hasil evaluasi pada sektor investasi itu berorientasi pada kepentingan nasional, khususnya pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

"Saya minta kebijakan investasi betul-betul didesain sesuai target kepentingan nasional kita, bukan hanya dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran, tapi harus bisa juga memperkuat pelaku ekonomi domestik, khususnya usaha mikro, usaha kecil menengah," ujar dia.