Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Radikalisme, Polri Ingatkan Masyarakat Harus Kritis

Kompas.com - 21/11/2018, 12:04 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengingatkan, masyarakat untuk tidak menelan secara mentah ajaran-ajaran yang disampaikan kelompok-kelompok tertentu yang tujuannya ingin memecah belah bangsa dengan pemahaman agama yang sempit.

Hal itu dikatakan Dedi menanggapi pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) yang membenarkan adanya tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme.

Polri, kata Dedi, melakukan langkah preventif dengan mengajak tokoh agama dan menggandeng aparat pemerintah daerah untuk berkoordinasi membimbing dan mengarahkan masyarakat terkait nilai-nilai kebangsaan.

Menurut Dedi, agama Islam mengajarkan Islam rahmatan lil Alamin. Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.

Baca juga: Polri Turun ke Kampus untuk Sosialisasi Bahaya Radikalisme

“Betul-betul (masyarakat) melakukan kajian-kajian yang lebih komprehensif. Agama Islam selalu mengajarkan agama yang penuh kedamaian,” ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/11/2018).

Dedi menuturkan, Polri juga memberikan pemahaman dasar mengenai bahaya radikalisme di kalangan perguruan tinggi.

Dedi menjelaskan, melalui anggota pembinaan masyarakat, kepolisian juga akan mengadakan program goes to campus untuk menyosialisasikan kontraradikalisme dan ideologi radikal bagi mahasiswa dan mahasiwi.

Baca juga: BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

Program Goes to Campus tersebut merupakan kerja sama dan dialog yang dilakukan Polri yang langsung terjun ke perguruan tinggi dengan memberikan pemahaman bahaya radikalisme di Indonesia.

“Program Goes to Campus dari direktorat bimbingan masyarakat (Binas) baik bimas Baharkam maupun di Polda turun ke kampus bekerja sama dengan tokoh formal dan informal, tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada di daerah untuk memberikan pemahaman bahaya radikalisme di Indonesia,” tutur Dedi.

Sebagai informasi, Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Dedi menjelaskan, program Goes to Campus Polri yakni memberikan materi kontra radikalisme seperti kuliah umum.

“Kita mengadakan seminar di kampus dan meminta pihak kampus untuk berperan aktif untuk memonitor wilayah kampusnya agar jangan terpapar kelompok-kelompok radikal,” tutur Dedi.

Menurut Dedi, radikalisme sangat berbahaya dan bisa memapar semua lapisan, golongan dan semua latar belakang, sosial, ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda.

“Tujuan terorisme ingin mengganti dasar negara Pancasila menjadi Islam ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Dedi.

Oleh karena itu, kata Dedi, kalangan kampus diminta untuk berfikir secara komprehensif. Civitas akademik dituntut tidak hanya menggunakan satu perspektif agama saja.

“Kalau pemahaman agama memahami kulit luarnya saja, maka ini sangat rentan terpapar oleh paham-paham radikalisme,” ujar Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membenarkan adanya tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme.

Wawan menuturkan, hasil pengembangan di tahun 2018 tersebut juga mengungkapkan bahwa sebanyak 39 persen mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikannya pada paham radikal.

"Terkait tujuh PTN yang terpapar radikalisme dan 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal, benar adanya," katanya saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com