Kubu Prabowo-Sandiaga: Kapan Tim Ekonomi Jokowi Siap Adu Program?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo, mengungkapkan pihaknya sudah mulai menyampaikan sejumlah program pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu kepada masyarakat.

Beberapa sektor yang menjadi sorotan antara lain peningkatan produksi pangan, pertanian, dan stabilisasi harga bahan pokok.

Dradjad menyatakan, pihaknya siap beradu program dan gagasan dengan tim ekonomi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jadi saya menunggu, kapan tim ekonomi pak Jokowi siap berdebat program dengan saya dan tim ekonomi Prabowo-Sandi," ujar Dradjad kepada Kompas.com, Senin (19/11/2018).

Baca juga: Jawab Megawati, Dradjad Sebut Program Prabowo Kontras dengan Kegagalan Jokowi

Menurut Dradjad, titik kelemahan Presiden Jokowi saat ini berada di tim ekonominya.

Hal itu terlihat dari tidak terwujudnya sejumlah janji kampanye Jokowi seperti mewujudkan swasembada pertanian dan lonjakan harga pangan.

"Salah satu titik lemah pak Jokowi adalah tim ekonominya jelek. Tim ekonomi beliau gagal mewujudkan janji beliau," ucap Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dradjad tak sepakat dengan anggapan kubu Prabowo-Sandiaga tidak pernah memunculkan program dan gagasan alternatif selama masa kampanye.

Baca juga: SBY Baru Akan Kampanyekan Prabowo-Sandiaga pada Maret 2019

Ia mencontohkan, program untuk peningkatan produksi pangan, pertanian dan stabilisasi. Kemudian gagasan untuk menunda proyek infrastruktur yang dinilai belum mendesak.

Dana untuk pembangunan infrastruktur yang belum mendesak, kata Dradjad, dapat dialokasikan untuk peningkatakan infrastruktur pertanian di pedesaan.

"Tujuannya menopang peningkatan produksi pertanian dan pangan. Mulai dari irigasi, jalan hingga ke pengolahan dan penyimpanan," kata Dradjad.

Baca juga: Jokowi: Harga-harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Naik Turun Harga Itu Biasa...

Selain itu, Dradjad juga menyoroti perombakan tata kelola Bulog, mulai dari sisi pendanaan hingga aset, agar tidak menjadi sumber korupsi.

Ia menilai perlu ada partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan.

"Sebenarnya sebagian gagasan sudah dimunculkan tapi mungkin sosialisasinya perlu diperbaiki," ucapnya.