Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Pemilu 2019 Siap Digelar

Kompas.com - 17/11/2018, 11:18 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan KPU siap menggelar Pemilu 2019.

Meskipun masih ada beberapa permasalahan yang masih disempurnakan seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun Arief menegaskan tidak ada masalah berarti yang bisa membuat pemilu dalam ancaman.

"Dari beberapa komponen, tidak ada masalah cukup berarti. KPU simpulkan sampai tahap ini KPU siap melaksanakan Pemilu 2019 yang lebih demokratis dan lebih baik untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik," kata Arief saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kesiapan peyelenggara Pemilu serentak 2019 di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).

Baca juga: Masalah Data Pemilih Pemilu 2019 Paling Banyak di Jawa Barat

Arief melanjutkan, kesiapan pemilu bisa dilihat dari beberapa aspek. Pertama, kesiapan logistik pada jumlah kotak suara yang hingga hari ini sudah 100 persen selesai, 76 persen sudah didistribusikan dan 24 persen masih dalam proses distribusi.

"Masih cukup waktu untuk kotak suara. Dari sistem logistik, semua masih on the track," paparnya.

KPU menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com KPU menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).
Adapun untuk produksi tinta, sampul, dan hologram, kata Arief, belum didistribusikan. Sedangkan surat suara akan mulai diproduksi pada 2 Januari 2019.

"Diperkirakan surat suara akan didistribusikan mulai awal Februari 2019," imbuh Arief kemudian.

Di sisi lain, seperti diungkapkan Arief, KPU juga sudah menghemat anggaran Rp 548 miliar. Penghematan itu didapatkan dari sembilan item logistik yang dilelang melalui e-katalog.

Baca juga: KPU Kesulitan Sinkronisasi Data Pemilih Luar Negeri Pemilu 2019

"Seluruh logistik pemilu harus pakai e-katalog supaya ada penghematan," ujarnya.

Sementara yang masih menjadi pekerjaan rumah KPU saat ini adalah penyempurnaan DPT yang diperpanjang 30 hari hingga 16 Desember 2018.

"Mudah-mudahan 30 hari ke depan sudah selesai dengan baik. Berdasarkan DPT itu, semua kebutuhan logistik, bisa berbasis pada DPT itu," kata Arief.

Kompas TV Lantas siapa menabuh kegaduhan di tahun politik?<br /> <br /> Apakah keriuhan di tahun politik dengan beragam perang sindiran, hoaks, hingga ujaran kebencian mampu menggerus popularitas seorang capres dan cawapres?<br /> <br /> Simak bahasannya dalam Sapa Indonesia Malam bersama juru bicara tim kampanye nasional Jokowi &ndash; Ma&rsquo;ruf, Ahmad Basarah, direktur relawan badan pemenangan nasional pasangan Prabowo &ndash; Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, dan pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com