Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bebaskan Kader Terkait Pilihan Capres

Kompas.com - 12/11/2018, 09:31 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kita sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," tutur Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Kampanye Caleg Demokrat Akan Sosialisasikan Capaian Pemerintahan SBY

Menurutnya, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader parpol mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai.

Ibas menambahkan, Demokrat adalah parpol yang demokratis. Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Untuk itu, kata dia, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.

"Sekarang kita tidak bisa memberikan punishment, kita hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa," terang dia.

Baca juga: AHY Tegaskan Demokrat Tak Bargantung pada Coattail Effect

Ibas pun mengatakan bahwa Demokrat bukan partai genderuwo, istilah yang dilontarkan Presiden Joko Widodo untuk politisi yang kerap menakut-nakuti masyarakat.

Ibas menjelaskan, partainya justru ingin mempraktekkan politik yang demokratis.

"Saya kutip kata-kata politik hari ini. Demokrat bukan partai genderuwo, Demokrat ingin memainkan politik yang cerdas, politik yang membangun," kata dia.

"Politik yang ingin mengajak pada masyarakat, ada opsi kok, ada partai-partai yang lain, bukan hanya dua partai PDI Perjuangan dan Gerindra. Ada di sini Partai Demokrat. Berilah satu kesempatan yang sama," lanjut Ibas.

Kompas TV Partai Gerindra menilai wajar pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tentang keuntungan parpol yang kadernya menjadi capres atau cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan meski diuntungkan dengan munculnya kader menjadi capres atau cawapres tetap saja kinerja dari mesin parpol untuk pemenangan para caleg. Ferry menambahkan faktor sang caleg juga berperan penting bersama mesin parpol untuk mendulang suara masyarakat di pemilu. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengaku apa yang dialami Partai Demokrat juga dirasakan oleh PPP. Sebagai parpol yang kadernya tidak diusung sebagai capres-cawapres PPP merasa perlu kerja ekstra untuk merebut suara di pemilihan legislatif. Meski demikian Arsul Sani mengklaim partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja mendapatkan keuntungan elektabilitas dari pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com