Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan SBY Serius Investigasi Pemberitaan Asia Sentinel

Kompas.com - 12/11/2018, 05:08 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemberitaan Asia Sentinel yang dinilainya fitnah dapat merusak citra dirinya dan Partai Demokrat.

Pemberitaan Asia Sentinel yang dimaksud SBY adalah tentang keterkaitan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century.

Oleh karena itu, SBY sangat serius menelusuri pemberitaan media asal Hongkong tersebut.

Ia membentuk sebuah tim khusus untuk menginvestigasinya. Bahkan, investigasi dilakukan di tiga negara, yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.

"Isi artikel Asia Sentinel ini sebuah fitnah yang sangat keterlaluan dan kalau dibiarkan akan sangat merusak dan menghancurkan nama baik SBY dan Partai Demokrat selamanya," ujar SBY saat Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Ini Hasil Investigasi Demokrat Terkait Pemberitaan Asia Sentinel

Selain itu, SBY ingin publik merasakan penderitaannya selama 10 tahun dituduh memiliki keterkaitan dengan kasus Bank Century.

SBY menegaskan, ia dan partainya tidak menerima aliran dana sepeser pun dari Bank Century dan pemberitaan Asia Sentinel adalah fitnah.

"Supaya Saudara-saudara kita di Tanah Air ikut merasakan perasan kami sudah sangat lelah dan sebenarnya menderita, karena hampir 10 tahun, kami dicurigai, dituduh dan difitnah, seolah menerima aliran dana dari Bank Century," ujar dia.

SBY juga merasa bahwa isu tersebut "digoreng" pada tahun politik. Investigasi menyeluruh dinilainya perlu dilakukan demi kebenaran dan keadilan.

Hasil investigasi

Pada acara yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan hasil investigasi internal partai terhadap pemberitaan Asia Sentinel.

Investigasi dilakukan di tiga negara, yaitu Hongkong, Amerika Serikat, dan Mauritius.

Hinca mengatakan, gugatan sengketa perdata yang menjadi basis dari artikel tersebut sama sekali tidak menyebutkan nama SBY dan Partai Demokrat seperti yang dituduhkan.

Baca juga: SBY Berterima Kasih kepada Media yang Beritakan Asia Sentinel Minta Maaf

Gugatan perdata tersebut antara Weston International Capital Limited versus J Trust, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan pihak lainnya.

Oleh sebab itu, Hinca menegaskan bahwa pemberitaan tersebut adalah fitnah.

"Pemberitaan Asia Sentinel yang merujuk gugatan sengketa perdata murni ini dengan menyebut Presiden SBY dan Partai Demokrat terlibat kejahatan korupsi adalah fitnah," tuturnya saat acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com