Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Jokowi-Ma'ruf Sebut Penggratisan Tol Suramadu Demi Pembangunan di Madura

Kompas.com - 30/10/2018, 08:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyatakan keputusan Presiden Joko Widodo menggratiskan tarif tol Suramadu demi pembangunan di Pulau Madura.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Jokowi menjelaskan alasan penggratisan tol Suramadu.

"Kita tahu Madura salah satu daerah yang tingkat ekonomi sangat jauh dibandingkan Surabaya dan justru mengalami kontraksi ekonomi. Nah kontraksi ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga pemerataan (pembangunan) sampai ke Madura," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Baca juga: 4 Fakta di Balik Jembatan Suramadu, Tarif Tol Gratis hingga Harapan Jokowi

Ia meyakini keputusan Jokowi menggratiskan tarif tol Suramadu sudah melalui kalkulasi yang tepat sehingga tak akan menimbulkan kerugian.

Ace mengungkapkan, usulan penggratisan tersebut sejatinya sudah masuk dari berbagai pihak sejak 2016 namun baru direalisasikan tahun ini.

Saat ditanya apakah keputusam tersebut diambil berkaitan dengan pertimbangan elektoral di Pilpres 2019, Ace membantah.

"Jadi menurut saya kalau orang melihatnya secara politis ya pasti kapanpun akan dilihat secara politis, begitu. Kapanpun akan dilihat politis, ini pas kebetulan menjelang 2019 pasti dinilainya juga gitu," ucap Ace.

Baca juga: Gratiskan Suramadu, Jokowi Mengaku Banyak Dapat Saran Tokoh Masyarakat

"Jadi biarkan saja orang mau melihat secara politis, yang penting rakyat senang dan tidak membebani pemerintah itu sendiri," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah resmi membebaskan tarif tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi jembatan non tol di atas Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10/2018) sore.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi bercerita tentang masukan dan saran yang selama ini dilakukan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ikatan Keluarga Madura (Ikama) untuk mengkaji tarif biaya tol, baik untuk roda dua dan roda empat.

Menurut Jokowi, pada 2015 lalu, pihaknya menerima banyak masukan dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh ulama, pemerintah daerah, dan Ikama agar sepeda motor digratiskan saat itu.

"Itu tahun 2015. Dan setelah kami hitung, kami kaji, kami gratiskan," ucap Jokowi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Pendapatan Jembatan Suramadu Kecil

Kemudian, pada 2016, imbuh Jokowi, juga ada usulan dan masukan lagi supaya tarif tol untuk roda empat dipotong 50 persen.

"Dan kami juga putuskan pada 2016 lalu, (biaya tol kendaraan roda empat) dipotong separuh," jelasnya.

Tetapi, kata Jokowi,dari hasil perhitungan yang ia lihat, pemotongan tarif tol 50 persen itu dinilai belum memberi dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura.

"Dengan adanya usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, kiai dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Ikama, pada hari ini saya memutuskan tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com