Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerakan "Emas" Prabowo-Sandiaga Ingin Cegah Stunting yang Mengancam Bonus Demografi

Kompas.com - 24/10/2018, 21:27 WIB
Christoforus Ristianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memperkenalkan gerakan "Generasi Emas" atau Generasi Emak-Emak dan Anak Minum Susu.

Harapanya, program tersebut mampu meningkatkan produktivitas anak muda dan tidak menghambat bonus demografi tahun 2020 dan generasi masa depan.

"Masih banyak anak-anak kita yang tertinggal. Secara ekonomi, ini adalah distorsi karena mengancam bonus demografi Indonesia," kata Arie Mufti, anggota dari sistem ekonomi ala Sandi (Sandinomics) dalam diskusi bertajuk "Generasi Emas" di Jakarta, Rabu (23/10/2018).

Gerakan Emas tersebut bertujuan untuk perbaikan gizi sehingga menurunkan angka stunting, dan mencerdaskan masyarakat melalui penyebaran susu bagi ibu dan anak.

Baca juga: Di Hadapan Emak-emak, Prabowo Subianto Deklarasikan Gerakan Emas

 

Maka dari itu, Arie mengemukakan, generasi milenial yang menjadi target edukasi Prabowo-Sandi dalam menyebarluaskan program ini diharapkan mampu melawan masalah stunting yang ada di Tanah Air.

"Dan kita berharap jangan sampai hilang bonus demografi ini. Tapi, di saat yang sama, pemerintah belum bisa menyelesaikan gejala stunting ini," lanjutnya.

Bagi Arie, hingga kini pemerintah belum menunjukkan solusi dan hasil yang konkret dalam menyelesaikan gejala stunting. Hal itu diungkapkan Arie berdasarkan data dari World Bank yang menyebut 38 persen penduduk di Indonesia masih mengalami gejala stunting.

Sementara itu, Reza Indragiri Amriel dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menuturkan, kesuksesan Indonesia sangat ditentukan oleh generasi muda. Bagi Reza, alih-alih mampu menjadi potensi peningkatan ekonomi, bonus demografi bisa nirhasil jika stunting masih 38 persen.

"2020 adalah masa yang cerah. Tapi kita juga berpikir bagaimana jika stunting justru memberikan hasil yang buruk bagi Indonesia," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com