Tim Prabowo-Sandiaga: Wajar Kepuasan terhadap Pemerintah Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Yandri Susanto menilai wajar jika apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami penurunan.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami penurunan setelah meningkat signifikan pada April 2017 hingga April 2018.

Yandri sependapat jika apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah menurun, terutama di bidang kesejahteraan sosial.

"Wajar kalau kepuasan itu menurun," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Menurut Yandri, belakangan ini masyarakat merasakan biaya hidup semakin mahal. Keluhan tersebut selalu ia dengar saat bertemu konstituennya di Provinsi Banten.

Baca juga: Survei Kompas: Apresiasi Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK Turun

Ia mengatakan, masyarakat mulai resah harga kebutuhan bahan pokok yang mulai sulit terjangkau.

"Jadi kenapa survei itu begitu, karena sejatinya langsung dirasakan oleh individu-individu masyarakat dan hari ini betul situasi kehidupann lagi susah," kata Wakil Sekjeb Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Yandri juga menyoroti nilai tukar rupiah yang terus melemah. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut menyebabkan harga-harga kebutuhan semakin naik.

Selain itu ia juga menyoroti kebijakan impor pemerintah dan angka pengangguran di Indonesia yang ia nilai semakin tinggi.

"Apalagi dolar naik, akan diikuti oleh harga-harga yang naik. Semua pangan kita impor. Beras, kedelai, jagung, tempe, termasuk bahan-bahan lain. kalau itu yang terjadi maka yang kena adalah masyarakat lagi," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Vs Prabowo di Pemilu 2019, PDI-P dan Gerindra Paling Untung Secara Elektoral

Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (2/10/2018) pagi di Kantor Presiden Jakarta, saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah.

Seperti dikutip dari Kompas, apresiasi publik kini ada di angka 65,3 persen. Angka itu setara dengan hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2015 (tiga bulan pemerintahan Jokowi-Kalla) yang ada di angka 65,1 persen atau saat dua tahun pemerintahan Jokowi-Kalla pada Oktober 2016 yang ada di angka 65,9 persen.

Data Litbang Kompas, apresiasi publik pada April 2017 berada di angka 63,1 persen, lalu naik pada Oktober 2017 di angkat 70,8 persen, kemudian meningkat kembali pada April 2018 di angka 72,2 persen.

Penurunan apresiasi terjadi di bidang hukum dan kesejahteraan sosial. Penurunan apresiasi tersebut bersamaan dengan munculnya sejumlah narasi terkait kontestasi pada Pemilu 2019 yang ditujukan ke pemerintah.

Narasi itu, misalnya, tentang kemiskinan dan kondisi ekonomi, atau pertanyaan tentang sejumlah proses hukum.

Sejumlah peristiwa politik menunjukkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan narasi yang muncul di seputarnya menjadi faktor penting dalam kontestasi seperti pemilu.

Baca juga: Survei Kompas: Jokowi-Maruf 52,6 Persen, Prabowo-Sandi 32,7 Persen

Sementara itu, pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menerima kritik yang disampaikan berbagai pihak.

Kendati demikian, pemerintah tetap meyakini bahwa masyarakat cukup puas dan menilai baik pemerintahan yang sudah berjalan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah menyadari akan ada kritik yang disampaikan pihak-pihak oposisi sebab saat ini sudah masuk masa kampanye. Pemerintah sendiri siap dan menerima kritik.

“Bagi pemerintah, kritik adalah obat kuat. Kami sama sekali tidak alergi atau menafikan (kritik). Pemerintahan siapa pun perlu dikritik,” tuturnya.