Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PDI-P dan Jokowi Sehati dalam Satu Tarikan Napas Perjuangan"

Kompas.com - 23/10/2018, 15:20 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-P Charles Honoris menyambut positif hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan PDI-P menjadi partai yang diasosiasikan paling kuat dengan Presiden Joko Widodo.

"Ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan dan Jokowi adalah sehati dalam satu tarikan napas perjuangan," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/10/2018).

Asosiasi yang tinggi itu, menurut Charles, bukan hanya karena publik tahu Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Tetapi, publik juga menyadari kerja-kerja yang dilakukan Jokowi sebagai Presiden juga adalah kerja-kerja sebagai kader PDI-P untuk mengangkat harkat martabat dan taraf kehidupan wong cilik.

Baca juga: Jokowi Vs Prabowo di Pemilu 2019, PDI-P dan Gerindra Paling Untung Secara Elektoral

"Kesuksesan sejumlah program prorakyat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera dan Sertifikasi Tanah adalah bukti nyata bahwa Presiden Jokowi amanah dalam menjalankan mandat dari rakyat," kata Anggota Komisi I DPR ini.

Hasil survei yang menunjukkan PDI-P mendapat elektabilitas tertinggi sebesar 29,9 persen, menurut Charles, juga adalah buah buah dari kerja-kerja PDI-P dan Presiden Jokowi.

"Dengan hasil itu, kader PDI Perjuangan tidak akan cepat berpuas diri. Sebaliknya, hasil survei ini justru akan menjadi pemacu kader-kader Partai untuk turun ke bawah dan semakin bersemangat menyapa pintu-pintu rakyat," kata dia.

Baca juga: Survei Kompas: PDI-P, Gerindra, PKB, Golkar di Urutan 4 Besar

Survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018 menunjukkan, PDI Perjuangan dan Gerindra diasosiasikan paling kuat dengan dua pasangan yang menjadi peserta Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini membuat elektoral kedua partai itu ikut meningkat.

"Dari kubu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, PDI-P menjadi parpol yang mengalami efek ekor jas ini," ujar peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Selasa (23/10/2018).

Dari 1.200 responden, sebesar 29,9 persen responden memilih PDI-P.

Dari jumlah itu, 56,2 persen merupakan pemilih loyal dan 43,8 persen merupakan pemilih mengambang atau masih bisa mengubah pilihannya.

Dari total responden yang memilih PDI-P itu, sebesar 95,6 persen memilih pasangan capres cawapres nomor urut 1, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sementara, hanya 2,4 persen responden yang memilih pasangan capres cawapres nomor urut 2, Prabowo-Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com