Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penundaan Kenaikan Harga Premium Dinilai Bom Waktu

Kompas.com - 18/10/2018, 18:49 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunda kenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium pada 10 Oktober 2018 hingga waktu yang tidak ditentukan. Namun, keputusan itu dinilai bisa menjadi bom waktu. Sebab, harga minyak dunia terus naik dan kurs rupiah terhadap dollar AS terus merosot.

"Terkait penundaan ini akan menjadi bom waktu," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Club Gigih Guntoro dalam acara diskusi di Jakarta, kamis (18/10/2018).

Ia mengatakan, dengan penundaan kenaikan harga premium maka Pertamina memikul beban yang besar karena harus menanggung selisih harga akibat harga minyak dunia yang kini sudah 70 dollar per barrel.

Baca juga: Jokowi: Keuntungan Pertamina Tak Signifikan Naik jika Harga Premium Naik

Menurut dia, dengan beban yang besar itu maka keuntungan Pertamina akan terus tergerus. Hal ini dinilai bisa membuat Pertamina tak bisa bergerak strategis untuk berinvestasi.

Padahal, eksplorasi migas membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Gigih berharap pemerintah bisa mencarikan solusi terbaik agar situasi ini bisa ditangani dengan baik. Untuk jangka penjang tutur dia, pemerintah harus menggenjot energi baru terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil saat ini.

Di tempat yang sama, Dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dani Setiawan menilai kebijakan pemerintah menunda kenaikan harga premium merupakan hal yang wajar.

Baca juga: Batalkan Kenaikan Harga Premium di Menit Terakhir, Ini Penjelasan Jokowi

Selain pertimbangan ekonomi, pemerintah juga dinilai mempertimbangkan aktor politik. Terlebih saat ini adalah tahun politik.

"Bagi saya dua hal itu bukan sesuatu yang tidak normal dipertimbangkan dalam kebijakan publik. Misalnya ada unsur politik dipertimbangkan karena menjalankan satu kekuasaan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor politik. Stabilitas politik akan sangat menentukan roda pemerintahan," kata dia.

"Jadi stabilitas politik merupakan variabel penting juga yang harus dilihat bagaimana kebijakan itu bisa diambil atau tidak," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com