Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Klaim Jokowi-Ma'ruf Lebih Merakyat Ketimbang Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 16/10/2018, 08:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai pasangan calon nomor urut 01 lebih merakyat daripada pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia menilai upaya Sandiaga turun ke pasar belum mampu membentuk citra diri yang merakyat. Menurut Hasto masih ada jarak antara Sandiaga dan rakyat.

"Meskipun Sandi mencoba hadir di antara ibu-ibu di pasar-pasar, tetapi gap dirinya dengan rakyat tetap terasa. Bagaimanapun Pak Sandi kan sosok pengusaha yang sangat kaya. Demikian juga Pak Prabowo, terlebih dengan preferensi orang tua, maupun mertuanya," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa (16/10/2018).

Ia menambahkan, ditinjau dari legitimasi kepemimpinan, Jokowi-Ma’ruf telah berproses dari bawah.

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Merayakan Kontestasi dengan Kegembiraan

Jokowi, kata Hasto, bermula dari wali kota, gubernur hingga menjadi presiden. Capaian tersebut kata Hasto, bisa diraih karena prestasi Jokowi sebagai pemimpin.

"Pengalaman Pak Jokowi inilah yang menjadi inspirasi bagi warga Indonesia. Mereka menjadi percaya, bahwa dari kalangan mereka bisa lahir seorang pemimpin, meski ia lahir dari kalangan biasa," papar Hasto.

"Melalui Pak Jokowi mereka bisa bermimpi bahwa pemimpin bisa lahir dari kalangan mereka sendiri” lanjut Sekjen PDI-P itu.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengapresiasi TNI dalam penanganan bencana alam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com