Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Kunjungi Lombok Pantau Pencairan Dana Rehabilitasi

Kompas.com - 15/10/2018, 20:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Kamis (18/10/2018), direncanakan berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Di sana, Presiden Jokowi akan meninjau langsung proses pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pemerintah kepada masing-masing kepala keluarga terdampak bencana.

"Kalau tidak ada halangan, Pak Jokowi akan datang kembali ke NTB. Mungkin nanti Pak Jokowi sudah menyaksikan dana yang ada di dalam tabungan itu bisa dicairkan oleh masyarakat," ujar Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Istana Presiden Jakarta, Senin (15/10/2018).

Setiap kepala keluarga akan menerima uang sebesar Rp 50 juta untuk merehabilitasi dan merekonstruksi rumahnya yang hancur akibat gempa.

Zulkieflimansyah yakin dalam satu atau dua hari ke depan, masyarakat sudah dapat mencairkan dana rehabilitasi di bank. Apalagi, Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi untuk memangkas persyaratan penerimaan dana tersebut.

Baca juga: Cairkan Dana Bantuan Rumah, Korban Gempa Lombok Kini Cukup Isi Satu Formulir

"Kan yang tadinya 17 formulir kini menjadi 1 lembar formulir saja dan saya yakin bisa cepat dan mudah-mudahan ketika Pak Jokowi hadir hari Kamis, semua sudah kelihatan masyarakat sudah antre mengambil uangnya di bank," ujar dia.

Tak hanya memantau proses pencairan dana rehabilitasi, Presiden Jokowi juga akan membagikan beasiswa bagi pelajar di Lombok.

Diberitakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang rusak akibat gempa bumi.

Namun, anggaran tersebut mungkin bertambah. Tergantung dari hasil verifikasi di lapangan.

Baca juga: Rehabilitasi Lombok, Pemerintah Siapkan Dana Segar Rp 1,1 triliun

"Anggaran yang disalurkan ke masyarakat Lombok Rp 1,1 triliun. Tapi ini mungkin bertambah ya. Nah, berapa rupiah lagi yang dibutuhkan, tergantung nanti hasil dari verifikasi," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Pemerintah pun mempermudah syarat bagi masyarakat untuk mencairkan dana bantuan perbaikan rumah itu. Kini, masyarakat cukup mengisi satu formulir untuk mendapatkan dana perbaikan rumah.

"Cukup mengisi satu formulir, dengan satu formulir itu bisa segera mencairkan," kata Willem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com