Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantuan Korban Gempa Sulteng Terkendala, Pemerintah Minta Dukungan Forklift

Kompas.com - 15/10/2018, 16:20 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Polhukam Wiranto berharap adanya dukungan bantuan berupa alat bongkar muat berupa forklift dalam penanganan gempa di Sulawesi Tengah. Menurut Wiranto, minimnya alat tersebut membuat distribusi bantuan yang telah sampai lewat jalur udara berjalan lambat dan tidak merata.

"Bantuan-bantuan yang dikabarkan cukup banyak tapi belum diterima masyarakat. Ini saya koreksi belum diterima seluruhnya. Mengapa? Karena sistem transportasi yang cukup berat, ini kan jumlahnya ton-tonan, bukan kiloan," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Wiranto menjelaskan, pengiriman bantuan dalam jumlah besar ke masyarakat tidak mudah. Sebab, tim penanganan bantuan harus bergerak manual.

Baca juga: H+4 Tsunami di Sulteng, 6.399 Personel Tim SAR dan 16 Alat Berat Diterjunkan

"Setiap pesawat ngangkut itu 20 ton, 30 ton, ternyata memang hambatan di lapangan, bongkar muat manual, mengangkut dari lapangan ke gudang manual, dari gudang ke truk manual," kata Wiranto.

"Kita ingin dari pesawat langsung ke truk. Kita sudah mengerahkan TNI dan Polri untuk membantu tapi tidak cukup. Maka kesimpulan kita, kita butuh forklift," lanjut Wiranto.

Wiranto menjelaskan, saat ini pemerintah terus berupaya memaksimalkan dukungan bantuan alat tersebut. Hal itu untuk mempercepat distribusi bantuan secara merata.

"Dari Amerika membantu dua forklift, Pak Wapres juga sudah memerintahkan Pelindo 1 mengirimkan forkliftnya. Mudah-mudahan dengan forklift yang terus menerus datang ini, akan kemudian membuat permasalahan di lapangan menjadi berkurang," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com