Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo Laporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu

Kompas.com - 04/10/2018, 18:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan DPP Projo, Kamis (4/10/2018) sore, melaporkan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Projo menilai, sejumlah tokoh pada Badan Pemenangan Nasional capres-cawapres nomor urut 2 itu menyebarkan informasi bohong sehingga merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Informasi bohong tersebut terkait pengeroyokan Ratna Sarumpaet.

"Kamis tadi pukul 16.00 WIB, Projo telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Bawaslu," ujar Ketua Bidang Hukum DPP Projo Silas Dutu melalui siaran pers, Kamis malam.

Baca juga: Prabowo Subianto: Saya Minta Maaf

Pihaknya sekaligus menyerahkan beberapa dokumen yang bisa dijadikan barang bukti dugaan pelanggaran itu.

Antara lain hasil cetak ulang sejumlah media online dan empat file video format mp4.

Silas menambahkan, barang bukti itu berisi pernyataan Prabowo Subianto, Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Hanum Rais yang mengandung kebohongan.

"Capres nomor urut 2 dan politikus-politikus yang tergabung pada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga telah menyebarkan dan menyampaikan berita bohong tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet secara sistematis, terstruktur dan masif," lanjut Silas.

"Pernyataan- pernyataan itu sudah mendiskreditkan pemerintah Jokowi dan berusaha mengarahkan serta membentuk opini berdasarkan berita bohong untuk meyakinkan publik bahwa pemerintahan Jokowi represif, pelanggar HAM, tidak peduli perempuan, orang miskin, mengabaikan keadilan dan pemerintah yang merusak demokrasi," lanjut dia.

Baca juga: Prabowo Mengaku Grasah-grusuh Sikapi Pengakuan Ratna Sarumpaet

Polemik Ratna ini berawal dari beredarnya foto wajah Ratna Sarumpaet dalam kondisi lebam-lebam di media sosial.

Setelah itu, sejumlah pihak mengatakan bahwa kondisi Ratna itu disebabkan karena ia mengalami penganiayaan di bilangan Bandung, Jawa Barat pada 21 Oktober 2018.

Prabowo dan sejumlah politisi lain berkomentar.

"Kami sangat kaget, prihatin, sangat kecewa bahwa telah terjadi suatu aksi kekerasan, penganiayaan, suatu pukulan yang kejam terhadap salah satu pimpinan daripada badan pemenangan kampanye kami, yaitu Ibu Ratna Sarumpaet," ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers di kediaman pribadinya, Selasa (2/10/2018) malam.

Baca juga: Kronologi Drama Kebohongan Ratna Sarumpaet

Namun belakangan, Ratna mengakui sendiri bahwa hal itu adalah karangan belaka. Ia sekaligus meminta maaf atas kebohongan yang ia lakukan tersebut.

Setelah pengakuan Ratna tersebut, Prabowo dan para politisi di kubunya kemudian meminta maaf. Mereka merasa menjadi korban kebohongan Ratna.

Kepolisian tengah menyelidiki kasus tersebut dengan sangkaan penyebaran informasi bohong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com