Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Ingin Masalah Over Dimensi dan Over Load Rampung di 2019

Kompas.com - 03/10/2018, 13:17 WIB
Auzi Amazia Domasti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com -
Forum Perhubungan bertema “Sudah Cukup Pembiaran Over Dimension and Over Load (Odol)” dibuka Rabu pagi (3/10/2018), di Hotel Red Top, Jakarta.

Sesi diskusi ini dihadiri oleh Kementerian Perhubungan, kepolisian, perwakilan asosiasi truk dan logistik serta berbagai stakeholder  untuk membahas penanganan masalah over dimension dan over loading di jalan.

Menteri Perhubungan Budi Karya yang turut hadir dalam forum tersebut menyampaikan bahwa permasalahan odol ditargetkan tak lagi ada di tahun 2019 mendatang. 

Seluruh stakeholder diharapkan mau bekerja sama dan menaati aturan agar penemuan odol di jalan tak terjadi lagi. 

Salah satu solusi yang disebutkan, contohnya, yakni jangan membuat ketebalan ban angkutan barang seperti truk menjadi lebih tebal atau tidak sesuai kualifikasi. 

Hal ini agar beban yang dibawa truk tidak sengaja diangkut berlebihan. Dengan begitu, upaya melanggar dapat terhindar.

“Asal tahu saja ban truk yang paling kuat di indonesia, tapi itu tidak sesuai kualifikasi dan dibuat secara sistematis. Nah, fakta-fakta pelanggaran seperti ini harusnya membuat kita malu,” ujar Menhub.

Selain itu, Menhub juga menyebutkan bahwa cara strategis pengangkutan lainnya adalah dengan tidak menggunakan mobil. Misalnya, dengan kereta api.

Kemudian, pada akhir sambutannya, Menhub Budi Karya mengatakan kalau komitmen ketaatan berlalu lintas juga menjadi budaya suatu bangsa. 

“Saya yakin makin hari masyarakat semakin cerdas, mampu menjadi bangsa besar dan memiliki komitmen dengan suatu budaya, termasuk taat berlalu lintas,” ujar Menhub.

Sementara itu, Direktur Bina Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Risal Wasan dalam  forum diskusi tersebut mengatakan, pihak tahun ini membuka 43 jembatan timbang untuk mengatasi permasalhan Odol. 

“Penyediaan jembatan timbang tersebut yakni untuk pengawasan, pencegahan, dan pencatatan beban angkutan barang," tutup Risal. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com